PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong Pemprov Kalteng tidak hanya mengandalkan distribusi air bersih dalam menghadapi kekeringan. Penguatan sarana dan kesiapsiagaan sejak awal dinilai penting untuk melindungi masyarakat dari ancaman kemarau panjang.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Asdy Narang mengatakan bantuan air bersih memang diperlukan untuk menangani kebutuhan warga dalam kondisi darurat. Namun, pola penanganan harus mulai diarahkan pada langkah antisipasi agar pemerintah memiliki kesiapan menghadapi kemarau yang berpotensi berlangsung lebih lama.
“Kita berharap upaya tersebut tidak hanya dilakukan sebagai respons jangka pendek, tetapi juga diikuti dengan langkah antisipasi menghadapi kemungkinan kemarau yang berlangsung lebih lama,” katanya, Senin (7/9).
Menurutnya, sejumlah wilayah memiliki potensi mengalami kekeringan secara berulang. Kondisi itu perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan penyediaan air bersih dan sarana pendukung bagi masyarakat.
Asdy menilai pembangunan infrastruktur air harus dilakukan berdasarkan pemetaan wilayah rawan kekeringan. Pemerintah dapat menyiapkan sarana penampungan maupun sumber air alternatif sehingga masyarakat memiliki pilihan pasokan ketika sumber air utama mengalami penurunan.
“Penanganan kekeringan harus kita lihat secara menyeluruh. Bantuan air bersih memang menjadi solusi cepat, tetapi ke depan perlu ada penguatan infrastruktur dan kesiapsiagaan agar masyarakat lebih terlindungi ketika kemarau panjang kembali terjadi,” ujarnya.
Ia menambahkan, kesiapsiagaan juga harus dibangun melalui perencanaan lintas sektor. Perangkat daerah perlu memiliki langkah yang jelas terkait pemantauan kondisi sumber air, pemetaan kawasan rawan serta mekanisme penanganan ketika terjadi kekeringan.
“Jangan sampai kita baru bergerak ketika masyarakat sudah mengalami kesulitan air. Kesiapsiagaan harus disiapkan sejak awal, sehingga ketika kemarau panjang terjadi pemerintah sudah memiliki langkah yang jelas,” tegas Asdy.
DPRD Kalteng berharap pengalaman penanganan kekeringan tahun ini menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kebijakan ke depan. Program penyediaan air bersih perlu diarahkan pada solusi yang lebih permanen dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah yang rawan kekeringan.(sep/*)
