KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas memperketat pengawasan terhadap pergerakan harga bahan pokok guna menekan laju inflasi daerah, terutama di wilayah Kabupaten Kapuas.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Pembahasan Evaluasi Data Komoditas Penyumbang Inflasi Tertinggi yang digelar di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kapuas H.M Wiyatno, didampingi Wakil Bupati Kapuas Dodo, Sekretaris Daerah Usis I Sangkai, serta Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Septedy.
Pertemuan lintas sektor ini turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kapuas Ahmad Nasrullah, Asisten II Setda Kapuas Kusmiatie, serta jajaran kepala perangkat daerah terkait.
Fokus utama dalam rapat koordinasi tersebut mempercepat pelaksanaan Operasi Pasar Murah serta pengamanan rantai pasok dan ketersediaan stok pangan di wilayah Kapuas. Operasi pasar merupakan salah cara untuk menekan laju inflasi
Bupati Kapuas HM Wiyatno menegaskan pentingnya kolaborasi antarperangkat daerah agar intervensi pasar dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Wiyatno juga meminta agar dinas terkait agar secepat melaksanakan operasi pasar untuk menekan laju inflasi di Kabupaten Kapuas.
“Melalui pelaksanaan Operasi Pasar Murah yang terukur serta jaminan stok pangan yang aman, Pemkab Kapuas optimistis mampu menjaga daya beli masyarakat dan menekan lonjakan inflasi di daerah,”jelasnya.
Dalam rapat tersebut, salah satu pembahasan utama adalah perkembangan harga beras di Kabupaten Kapuas berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog dan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
Data dari masing-masing instansi menjadi bahan evaluasi bersama untuk melihat perkembangan harga, kondisi ketersediaan dan stok beras, serta faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi stabilitas harga pangan di daerah.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pembagian tugas kepada perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Setiap perangkat daerah diharapkan dapat melaksanakan aksi nyata penanganan inflasi serta menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaannya secara berkala. (alx)
