Seruyan

Bupati Seruyan Jadi Pembicara

43
×

Bupati Seruyan Jadi Pembicara

Sebarkan artikel ini
SEMINAR : Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda (lima dari kiri) foto bersama saat menjadi pembicara pada Seminar Workshop Inovasi Layanan Fasyankes Modern di Jakarta, Jumat (4/9/2026). FOTO HUMAS UNTUK RADAR KALTENG

Pada Seminar Workshop Inovasi Layanan Fasyankes Modern

KUALA PEMBUANG – Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda SE MSi menjadi pembicara dalam Seminar Workshop Inovasi Layanan Fasyankes Modern di Jakarta, Jumat (4/9/2026). Saat itu, Bupati Seruyan membawakan materi bertajuk “Fondasi Hukum Keuangan Fasilitas Kesehatan: Kepatuhan Akuntansi, Pola Pengelolaan, dan Hakikat Otonomi BLUD.”

Dalam paparannya, Bupati Ahmad Selanorwanda menjelaskan, kondisi geografis Seruyan menjadi salah satu tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dengan luas wilayah sekitar 16.404 km², fasilitas kesehatan tersebar di berbagai wilayah dengan kondisi dan kapasitas beragam, terdiri dari 1 RSUD, 12 puskesmas, serta 141 pustu dan poskesdes. Karena itu, ketertiban administrasi dan pengelolaan keuangan menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal hingga pelosok.

Bupati menekankan, pengembangan fasilitas kesehatan modern tidak cukup hanya berorientasi pada kecepatan pelayanan. Menurutnya, terdapat tiga pilar utama yang harus berjalan beriringan. Yakni fondasi hukum dan mitigasi risiko, kepatuhan akuntansi dan audit, serta otonomi BLUD yang akuntabel. Fleksibilitas BLUD bukan berarti mengurangi akuntabilitas, melainkan mengubah cara akuntabilitas dibangun agar pelayanan bergerak cepat namun tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Pada aspek pengelolaan keuangan, bupati menyoroti pentingnya kesiapan menghadapi audit. Setiap transaksi harus memiliki rangkaian bukti utuh, mulai alasan kebutuhan, kewenangan pihak yang menyetujui, dokumen pendukung, pembayaran, pencatatan hingga rekonsiliasi.

Selain itu, sejumlah aspek pengelolaan fasilitas kesehatan menjadi perhatian. Di antaranya rekonsiliasi keuangan Dinas Kesehatan dan BLUD puskesmas serta peningkatan kompetensi pengelola keuangan melalui pelatihan, pendampingan dan reviuw laporan keuangan. (yad/ens)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *