JAKARTA – Indonesia mengizinkan Malaysia melakukan operasi penyemaian awan di wilayah perbatasan untuk membantu mengatasi kabut asap lintas batas.
Kesepakatan itu dicapai ketika kualitas udara di sejumlah wilayah Malaysia memburuk akibat asap kebakaran hutan dan lahan yang masih melanda Sumatra serta Kalimantan, Indonesia.
Peristiwa tersebut bahkan menyebabkan hampir 600 sekolah di Sarawak ditutup dan membuat sejumlah landmark Kuala Lumpur, termasuk Menara Kembar Petronas, tertutup kabut asap.
Kedua negara kini mengoordinasikan upaya penanganan di sepanjang perbatasan Kalimantan.
Menteri Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan Malaysia, Arthur Joseph Kurup, mengonfirmasi bahwa Jakarta telah memberikan izin untuk operasi penyemaian awan bersama.
Badan Pengelolaan Bencana Nasional Malaysia dan departemen meteorologi negara itu sedang menjadwalkan operasi di kawasan perbatasan yang dikoordinasikan oleh militer Indonesia.
Kemarau Masih Panjang, Antisipasi Meluasnya Kebakaran Hutan seperti 2015 Artikel Kompas.id Penyemaian awan dilakukan untuk merangsang turunnya hujan dalam kondisi atmosfer yang memungkinkan, sehingga diharapkan dapat membantu mengurangi dampak kabut asap.
Kurup mengatakan, 16 wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara atau API dalam kategori tidak sehat hingga pukul 10.00 pada 26 Agustus.
Dalam sistem API Malaysia, angka 0-50 menunjukkan kualitas udara baik, 51-100 sedang, 101-200 tidak sehat, 201-300 sangat tidak sehat, sedangkan angka di atas 300 masuk kategori berbahaya.
Kabut asap tutup hampir 600 sekolah
Dampak kabut asap paling terasa di Sarawak, negara bagian Malaysia di Pulau Borneo yang berhadapan langsung dengan wilayah Kalimantan, Indonesia.
Tiga lokasi di Sarawak mencatat API di atas 160 pada 26 Agustus. Di Malaysia bagian Semenanjung, Negeri Sembilan mencatat angka 162, sementara Kuala Lumpur dan Cheras masing-masing mencapai 159. Putrajaya juga mencatat API 158.
Sebanyak 52 wilayah lainnya masih berada dalam kategori kualitas udara sedang.
Sementara itu, hanya Kangar di Perlis dan kepulauan Langkawi di Kedah yang tercatat memiliki kualitas udara baik. Pada Jumat (21/8/2026), hampir 600 sekolah di Sarawak terpaksa ditutup setelah tingkat polusi mencapai kategori sangat tidak sehat.
Penutupan tersebut berdampak pada hampir 200.000 siswa. Kabut asap juga memicu keluhan masyarakat Malaysia.
Sejumlah warga membagikan foto di media sosial yang membandingkan pemandangan Kuala Lumpur ketika langit cerah dengan kondisi ibu kota yang kini tertutup asap.
Sebagian warga juga meminta perusahaan kembali menerapkan kebijakan bekerja dari rumah dan pembelajaran daring untuk sementara waktu guna mengurangi paparan kabut asap.
Keluhan mengenai dampak kesehatan turut bermunculan, termasuk sakit tenggorokan dan gangguan kesehatan lainnya yang dikaitkan dengan paparan asap.
Indonesia Kerahkan Ribuan Personel
Di Indonesia, kebakaran hutan dan lahan telah terjadi di sejumlah provinsi sejak awal Agustus. Puluhan orang yang diduga terlibat dalam sejumlah kebakaran telah ditangkap.
Presiden Prabowo Subianto berjanji menindak tegas perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran.
“Kami akan mengejar mereka jika terbukti bersalah. Kami akan memberikan sanksi sesuai hukum,” kata Prabowo kepada wartawan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, seperti dikutip South China Morning Post.
Data Kementerian Kehutanan Indonesia menunjukkan lebih dari 2.000 kilometer persegi lahan terbakar sepanjang Januari hingga Juli.
Hampir 950 kilometer persegi di antaranya terdampak kebakaran pada bulan terakhir periode tersebut.
Enam provinsi, termasuk Riau, Jambi, Sumatra Selatan, serta sejumlah wilayah di Kalimantan, ditetapkan sebagai zona prioritas penanganan darurat. Kebakaran juga terjadi di Jawa, Papua, dan Nusa Tenggara.
Ribuan personel telah dikerahkan untuk menangani kebakaran. Pemerintah juga menggunakan helikopter untuk operasi water bombing serta pesawat untuk melakukan penyemaian awan di berbagai wilayah.
Polisi Indonesia telah menetapkan 72 orang sebagai tersangka pembakaran, dengan sebanyak 14 tersangka berada di Kalimantan.
Selain itu, empat perusahaan di Kalimantan Barat sedang diselidiki terkait pembakaran lahan.
Berdasarkan undang-undang Indonesia yang disahkan pada 1999 dan 2009, pembakaran yang dilakukan secara sengaja dapat dikenai hukuman hingga 10 tahun penjara serta denda berat.
Sumber : Kompas.com
