PALANGKA RAYA – Belanja modal dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya 2026 mengalami peningkatan lebih dari Rp 232,8 miliar atau sekitar 18,56 persen dibandingkan pagu murni sebelumnya.
Kenaikan tersebut menjadi perhatian Fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Palangka Raya. Fraksi Golkar meminta tambahan anggaran itu tidak sekadar mengejar serapan dan sekadar menghabiskan anggaran, tapi benar-benar diarahkan untuk pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Kota Palangka Raya Hasan Busyairi dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, belum lama ini.
Hasan menilai peningkatan belanja modal menunjukkan adanya ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan aset dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
Namun, menurut dia, bertambahnya anggaran juga harus diikuti dengan perencanaan dan pelaksanaan program yang tepat sasaran. “Peningkatan belanja modal ini menunjukkan adanya ruang fiskal yang lebih besar untuk mendukung pembangunan aset dan infrastruktur daerah yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Hasan.
Fraksi Golkar menegaskan, perubahan APBD harus diarahkan pada program-program yang memiliki manfaat nyata. Artinya, tambahan anggaran tidak hanya tercatat dalam dokumen APBD, tetapi harus memberikan dampak langsung terhadap pelayanan publik maupun pembangunan daerah.
Hasan mengatakan, penggunaan belanja modal perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan Kota Palangka Raya. “Kami berharap perubahan anggaran ini benar-benar diarahkan pada program-program yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, mendukung pelayanan publik, memperkuat pembangunan daerah, serta menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung,” katanya.
Menurut Fraksi Golkar, peningkatan belanja modal menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan aset daerah yang memang dibutuhkan masyarakat.
Karena itu, pengalokasian anggaran harus dilakukan secara efektif dan terukur agar setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan hasil yang optimal.
Fraksi Golkar pada prinsipnya menyatakan sepakat agar rancangan perubahan APBD 2026 dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama pemerintah daerah. (ifa)
