Pemko Palangka Raya Talangin Operasional Karhutla
PALANGKA RAYA – Kabut asap di Kota Palangka Raya dalam beberapa hari terakhir kembali menjadi sorotan. Asap yang semakin pekat membuat publik bertanya-tanya, bagaimana kondisi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Termasuk dukungan anggaran untuk operasional di lapangan.
Di tengah kondisi tersebut, muncul pengakuan mengejutkan dari Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini. Ia mengakui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan untuk mendukung operasional penanganan karhutla mulai menipis.
Bahkan untuk memastikan kegiatan di lapangan tetap berjalan, Pemko Palangka Raya harus menalangin kebutuhan operasional sembari menunggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026.
“BTT-nya ini sebenarnya pas sampai Agustus ini. Kan sudah habis. Masuk di perubahan, langsung disambung di perubahan,” kata Zaini, Selasa (1/9/2026) lalu.
Pengakuan tersebut disampaikan Achmad Zaini ketika kabut asap justru kembali pekat dalam beberapa hari terakhir.
Kondisi ini membuat kebutuhan penanganan karhutla semakin besar. Mulai dari mobilisasi personel, patroli, pemadaman hingga pembasahan lahan gambut.
“Ya memang kita harus nalang-nalangin juga kegiatan-kegiatan operasional,” ujar Zaini.
Meski BTT disebut telah menipis, Zaini memastikan aktivitas penanganan karhutla di lapangan tetap berlangsung. Pemko Palangka Raya berupaya mempertahankan operasional dengan mengandalkan dukungan lintas instansi serta mencari tambahan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah pusat.
“Kalau di provinsi ada anggaran bisa juga membantu. Atau paling parah ada lembaga-lembaga. Pusat kemarin juga dapat sebenarnya, tapi tidak banyak,” akuinya.
Persoalan anggaran ini menjadi perhatian karena karhutla belum sepenuhnya terkendali. Kondisi cuaca yang kering, curah hujan yang rendah, lahan yang mengering, lahan gambut dan angin kencang membuat api cepat menyebar.
Di sisi lain, Pemko Palangka Raya berharap APBD Perubahan 2026 segera disahkan agar dukungan anggaran untuk penanganan karhutla dapat kembali diperkuat.
“Harapan kita September ini tidak terlalu lama anggaran perubahan bisa disahkan. Sehingga BTT untuk karhutla juga bisa,” pungkasnya.
Asap semakin pekat, karhutla masih terjadi, sementara anggaran BTT disebut menipis. Pemko pun mengaku harus menalangin operasional.
Kondisi inilah yang kini menjadi perhatian publik di tengah ancaman kabut asap yang belum sepenuhnya berakhir. (ifa/ens)
