PALANGKA RAYA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalteng mengepung Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (31/8/2026) siang. Kekecewaan memuncak setelah massa tidak mendapat kesempatan bertemu langsung dengan Gubernur Kalteng untuk menyampaikan tuntutan terkait karhutla dan kabut asap.
Aksi yang semula berjalan tertib berubah tegang. Sejumlah mahasiswa terlihat menaiki pagar, sedangkan massa lainnya mendorong-dorong pagar gerbang keluar Kantor Gubernur Kalteng.
Massa datang membawa keresahan terhadap kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai semakin mengganggu kehidupan masyarakat.
Mereka meminta pemerintah memberikan jawaban konkret atas persoalan yang tidak hanya terjadi di Palangka Raya, tetapi juga sejumlah wilayah di Kalteng.
Namun, lantaran tidak ditemui langsung oleh gubernur, massa memilih tidak membacakan poin tuntutan yang telah disiapkan. Mereka menilai persoalan yang dibawa terlalu penting untuk hanya disampaikan kepada perwakilan.
“Bentuk kekecewaan kami itu karena kami tidak ditemui dan kami membawa poin tuntutan. Karena kita ketahui sendiri bahwa urgensi per hari ini bukan hanya terjadi di Palangka Raya, bukan hanya ada di Kotawaringin Timur, tapi mencakup seluruh wilayah Kalimantan Tengah,” ucap Korlap Aksi Dida Pramida.
Massa kemudian membubarkan diri setelah mereka tidak mendapat jawaban langsung dari orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai. Namun, pembubaran tersebut disebut bukan akhir dari aksi.
Korwil BEM SI Kerakyatan Kalteng Sugi menegaskan, pihaknya akan kembali mendatangi Kantor Gubernur Kalteng pada Selasa (1/9/2026) siang dengan membawa massa yang lebih besar.
“Kami akan membawa massa aksi yang lebih banyak daripada hari ini,” tegas Sugi.
Karhutla sendiri bukan sekadar persoalan api yang harus dipadamkan. Asap yang dihasilkan telah menjadi persoalan serius karena udara yang dihirup masyarakat ikut terdampak.
Dampaknya dinilai tidak hanya menyentuh kesehatan, tetapi juga aktivitas pendidikan dan kehidupan masyarakat secara luas.
Karena itu, pemerintah dituntut hadir dengan langkah penanganan yang lebih konkret, sementara masyarakat juga diharapkan mengambil peran dalam upaya pencegahan karhutla.
Aksi lanjutan pada Selasa hari ini pun diperkirakan kembali menjadi sorotan. Terlebih, massa telah menyatakan akan datang dengan jumlah yang lebih besar untuk menagih jawaban pemerintah terkait persoalan karhutla dan kabut asap di Kalteng. (ter/sep)
