PALANGKA RAYA – Keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu tantangan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam memenuhi beragam kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang.
Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya Rana Muthia Oktari mengatakan, kondisi fiskal daerah saat ini belum memungkinkan seluruh aspirasi masyarakat direalisasikan hanya mengandalkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal tersebut disampaikannya dalam forum pertemuan bersama anggota DPR RI. Menurut Rana, aspirasi yang disampaikan masyarakat cukup beragam, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, keselamatan masyarakat, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga pengembangan potensi daerah. “APBD kita terbatas, sementara aspirasi masyarakat sangat banyak. Tidak mungkin semuanya bisa kita penuhi hanya dengan kemampuan daerah,” ujar Rana.
Karena itu, DPRD Palangka Raya membawa berbagai aspirasi tersebut ke pusat. Langkah ini untuk memperoleh perhatian serta dukungan melalui program maupun kebijakan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah.
Rana berharap dukungan pemerintah pusat tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup sektor pelayanan dasar dan berbagai kebutuhan masyarakat yang dinilai mendesak. “Karena itu kami membawa aspirasi ini ke pemerintah pusat agar ada perhatian dan dukungan nyata untuk Palangka Raya,” tegasnya.
Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat diperlukan agar keterbatasan fiskal tidak menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dengan adanya dukungan tersebut, berbagai program pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih optimal sekaligus mempercepat peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Palangka Raya. (ifa)
