PALANGKA RAYA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah (Kalteng) 2027 disepakati berada di kisaran Rp5,7 triliun. DPRD Kalteng memastikan arah belanja akan lebih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, terutama infrastruktur di berbagai wilayah.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi mengatakan dalam penyampaian KUA-PPAS 2027 telah disepakati pendapatan daerah sekitar Rp5,3 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp5,7 triliun. “Tadi sudah disampaikan dan sudah kita sepakati bersama bahwa pendapatan daerah sebesar Rp5,3 triliun, kemudian pembelanjaan itu sebesar Rp5,7 triliun. Selisih minus itu ditutup dengan pembiayaan sebesar Rp350 miliar,” katanya, Jumat (21/8).
Menurutnya, postur anggaran tersebut masih akan diarahkan pada kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas daerah. Infrastruktur menjadi salah satu perhatian DPRD karena kebutuhan peningkatan jalan, jembatan dan sarana pendukung lainnya masih cukup besar di sejumlah wilayah Kalteng.
Junaidi menyebut pembahasan KUA-PPAS berjalan cukup dinamis dengan berbagai masukan dari anggota DPRD. Masukan tersebut menjadi bahan untuk menyusun anggaran agar lebih tepat sasaran dan tidak lepas dari kebutuhan pembangunan yang dirasakan masyarakat.
“Memang lebih difokuskan ke belanja dalam rangka kita memenuhi kebutuhan infrastruktur di wilayah Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Menurut Junaidi, fokus tersebut penting agar ruang fiskal yang tersedia dapat memberikan dampak nyata, bukan hanya terserap dalam belanja rutin pemerintahan.
Dalam pembahasan, DPRD Kalteng juga mencermati struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan secara keseluruhan agar keseimbangannya tetap terjaga. ” Jadi begini, pembiayaan sebesar Rp350 miliar disiapkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja sehingga postur APBD tetap berada pada angka sekitar Rp5,7 triliun,” ungkapnya.
Junaidi menilai pembahasan yang dilakukan bersama pemerintah daerah menjadi bagian penting sebelum APBD 2027 ditetapkan. DPRD Kalteng berharap anggaran yang telah disusun nantinya benar-benar diterjemahkan menjadi program pembangunan yang terukur, khususnya untuk mempercepat pemenuhan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah.(sep/*)
