DPRD Kalimantan Tengah

Maryani Sebut Pengadaan Mobil Pejabat Belum Mendesak

41
×

Maryani Sebut Pengadaan Mobil Pejabat Belum Mendesak

Sebarkan artikel ini
‎FOTO : Anggota DPRD Kalteng, Maryani Sabran FOTO:BUDHI SEPRATAMA PUTRA//RADAR KALTENG

‎PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalteng Maryani Sabran meminta penyusunan APBD Perubahan 2026 lebih diarahkan  pada kebutuhan dasar yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Pembiayaan yang sifatnya tidak medesak, kata Maryani sebaiknya dipertimbangkan. Wakil rakyat yang terkenal vocal ini mencontohkan pengadaan kendaraan pejabat yang sepertinya belum menjadi kebutuhan utama.

Ia  meminta pemerintah menempatkan kebutuhan dasar masyarakat di atas belanja yang sifatnya tidak mendesak. Dia menyebutkan sektor pendidikan, penerangan, infrastruktur, jembatan, dan kesehatan perlu menjadi perhatian utama.

Menurutnya, kondisi efisiensi anggaran saat ini mengharuskan pemerintah lebih selektif dalam menentukan program yang akan dibiayai.

“Harapan saya untuk anggaran perubahan 2026 adalah pendidikan, penerangan, infrastruktur, jembatan, dan kesehatan. Kita harus mengutamakan skala prioritas di tengah efisiensi anggaran sekarang,” kata Maryani, Senin (17/8).

‎Ia menilai kebutuhan tersebut masih menjadi persoalan yang dirasakan masyarakat di berbagai wilayah. Karena itu, pembahasan anggaran perubahan tidak hanya melihat ketersediaan anggaran, tetapi juga mempertimbangkan manfaat program dan tingkat urgensinya bagi masyarakat.

‎Wakil rakyat dari PDIP ini menegaskan, DPRD Kalteng memiliki tanggung jawab untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan melalui kebijakan anggaran.

Pengalokasian belanja daerah, menurutnya, harus benar-benar sesuai kebutuhan sehingga tidak terserap pada kegiatan yang manfaatnya kurang mendesak.

“Aspirasi masyarakat yang harus kita perjuangkan di anggaran perubahan ini adalah bagaimana kita mengatur anggaran Kalteng supaya sesuai porsinya, dan tidak terbuang untuk sesuatu yang benar-benar tidak urgent,” ujarnya.

‎Maryani berharap pembahasan APBD Perubahan 2026 menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat.  ”Saya akan terus mendorong agar setiap alokasi anggaran memiliki manfaat yang jelas, terutama untuk memperbaiki pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan dasar warga di seluruh wilayah Kalteng,” pungkasnya.(sep/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *