Lamandau

Pers Diminta Ikut Awasi Penyaluran BBM Bersubsidi

45
×

Pers Diminta Ikut Awasi Penyaluran BBM Bersubsidi

Sebarkan artikel ini
Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra. foto: ist

NANGA BULIK – Pemerintah Kabupaten lamandau telah menerapkan aturan baru terkait harga eceran tertinggi (HET) bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah itu. Untuk kelancaran pelaksanaan di lapangan, Bupati Rizki Adytia Putra memerintahkan Dinas Perindakop dan UMKM, agar melakukan pengawasan yang konsisten di stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU) . Tujuannya agar distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak disalahgunakan, dan masyarakat dapat memperoleh BBM sesuai haknya.

Bupati Rizky juga minta pers ikut mengawasi aktivitas penyaluran BBM bersubsidi di seluruh SPBU di Lamandau. Menurut dia, keterlibatan pers diperlukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

Ia secara khusus minta wartawan turut memantau penggunaan barcode atau QR code saat masyarakat membeli BBM di SPBU. “Saya minta pers juga ikut memantau di SPBU,” kata Rizky, kemarin

Rizky mengatakan, kesesuaian barcode dengan nomor registrasi kendaraan bermotor (NRKB) menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Pengawasan tersebut untuk mencegah manipulasi penggunaan barcode oknum yang tak bertanggung jawab.

Menurut dia, penggunaan barcode yang tidak sesuai kendaraan berpotensi mengganggu distribusi BBM bersubsidi dan merugikan masyarakat yang berhak mendapatkannya.

Karena itu, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun pengelola SPBU. Media juga memiliki peran mengawasi distribusi BBM di lapangan.

Selain minta bantuan pers, Rizky mengingatkan pengelola SPBU memperketat verifikasi sebelum melayani pembelian BBM. Pengelola SPBU diminta memastikan data barcode sesuai kendaraan yang datang mengisi BBM. Rizky berharap, pengawasan bersama-sama dapat memperbaiki tata kelola distribusi BBM bersubsidi di Lamandau.

“Dengan keterlibatan pers sebagai pengawas independen, diharapkan tata kelola distribusi BBM di Lamandau berjalan lebih transparan, tertib, serta terhindar dari antrean panjang yang disebabkan praktik pelangsiran,” tegasnya. (han/ens)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *