Atasi Karhutla 2026, Pemerintah Gelontorkan Rp 25 – 30 Juta Setiap Sumur Bor
PALANGKA RAYA – Sumur bor yang selama ini menjadi salah satu andalan pemerintah menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) menghadapi persoalan serius.
Sebagian sumur lama dilaporkan mengering setelah tidak lagi difungsikan dalam waktu lama.
Padahal pemerintah kembali menggelontorkan anggaran sekitar Rp 25 juta hingga Rp 30 juta untuk membangun satu sumur bor baru di sejumlah titik yang dinilai strategis untuk mengatasi karhutla.
Data 2024 mencatat terdapat 8.334 sumur bor yang tersebar di seluruh wilayah Kalteng.
Jumlah terbanyak di Kabupaten Pulang Pisau dengan 5.638 sumur. Sedangkan paling sedikit tercatat di Kotawaringin Barat, yakni 50 sumur.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BP-BPK) Kalteng Ahmad Toyib mengakui, keberadaan ribuan sumur bor tersebut belum otomatis menjamin ketersediaan air saat karhutla terjadi.
Menurut dia, sebagian sumur yang sudah lama tidak digunakan kini mengalami persoalan karena sumber airnya mengering.
“Karena sudah lama tidak difungsikan, sebagian besar permasalahan utamanya adalah sumur sudah kering,” kata Ahmad Toyib, Rabu (12/8/2026).
Di tengah kondisi tersebut, pembangunan sumur bor baru tetap dilakukan. Terutama di lokasi yang dinilai krusial dan berada di sekitar titik api.
Namun pembangunan infrastruktur baru tidak cukup hanya diukur dari berapa banyak sumur yang berhasil dibuat.
Pemerintah juga harus memastikan sumur tersebut memiliki sumber air memadai, tepat lokasi, serta bisa berfungsi ketika kondisi darurat terjadi.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kameloh Baru. Bersama Tumbang Nusa, kawasan tersebut disebut memiliki jumlah sumur bor yang cukup banyak. Kedua wilayah itu menjadi perhatian karena termasuk kawasan yang memiliki tingkat kerawanan karhutla.
Toyib mengatakan, sumur bor yang baru dibangun telah disesuaikan kondisi karhutla di lapangan. Fungsinya tidak hanya sebagai sumber air untuk pemadaman, tapi juga mendukung pembasahan lahan.
“Sudah terintegrasi, karena baru dibuat sesuai kondisi karhutla di lapangan,” ujarnya.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBPK Provinsi Kalteng Alpius Patanan menjelaskan, konsep awal pembangunan sumur bor, khususnya yang dilakukan pada masa Badan Restorasi Gambut (BRG), memang lebih diarahkan untuk mitigasi.
Sumur bor dibangun di wilayah yang berdasarkan pemetaan masuk kawasan rawan kebakaran.
Air digunakan untuk membasahi lahan sebelum dan selama musim kemarau agar potensi lahan terbakar dapat ditekan.
Persoalan muncul ketika pola sebaran karhutla berkembang ke wilayah lain yang belum memiliki infrastruktur sumber air.
“Dalam perkembangannya, karhutla juga banyak terjadi di area-area yang belum dibangun sumur bor, sehingga kendala sumber air masih sering dialami di lapangan,” jelas Alpius.
Kondisi itu membuat pemerintah menghadapi dua pekerjaan sekaligus, membangun sumur baru di titik yang membutuhkan, sekaligus memastikan sumur lama tidak berubah menjadi infrastruktur yang hanya tercatat dalam data tetapi tidak bisa digunakan ketika api berkobar.
Dengan anggaran sekitar Rp 25 juta hingga Rp 30 juta per sumur, efektivitas investasi tersebut menjadi pertanyaan penting.
Bukan hanya soal biaya pengeboran, tetapi juga ketepatan titik pembangunan, debit dan keberlanjutan sumber air, pemeliharaan, serta kesiapan operasional.
Sebab ribuan sumur bor tidak akan banyak berarti jika sebagian di antaranya justru mengering saat paling dibutuhkan.
Kameloh Baru dan Tumbang Nusa menjadi gambaran penting dari persoalan tersebut. Di kawasan rawan karhutla dengan jumlah sumur yang relatif banyak, ukuran keberhasilan bukan sekadar jumlah infrastruktur yang tersedia.
Ujian sebenarnya adalah ketika api muncul, apakah sumur benar-benar mengeluarkan air dan bisa segera digunakan untuk mencegah api meluas?
Pada akhirnya, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memperbanyak sumur bor.
Pemerintah perlu memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan menghasilkan sumber air yang hidup, terawat, dan siap digunakan ketika kebakaran benar-benar terjadi. (ifa/ens)
Data Sumur Bor BRG 2024:
Barsel : 454
Kapuas : 1107
Katingan : 375
Kobar : 50
Kotim : 359
Palangka Raya: 276
Pulang Pisau : 5638
Sukamara : 75
Jumlah : 8334
