PALANGKA RAYA – Tingginya angka pengangguran di Kota Palangka Raya mendapat perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, jumlah pengangguran di Kota Palangka Raya tercatat sekitar 8.175 orang. Sebagian di antaranya merupakan lulusan baru atau fresh graduate yang belum terserap dunia kerja.
Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya Jati Asmoro menilai tingginya angka pengangguran tidak serta-merta seluruhnya berasal dari penduduk asli Kota Palangka Raya.
“Angka pengangguran yang meningkat tidak serta-merta seluruhnya berasal dari penduduk asli Kota Palangka Raya. Ada kemungkinan terjadi arus perpindahan penduduk dari daerah lain ke Palangka Raya sehingga jumlah pencari kerja semakin bertambah,” ujarnya, Senin (10/8/2026).
Menurut Jati, kondisi tersebut perlu direspons dengan langkah konkret dari Pemerintah Kota Palangka Raya. Terutama dalam menciptakan dan memperluas kesempatan kerja.
Ia mendorong pemerintah agar lebih aktif membuka peluang kerja melalui pengembangan dunia usaha. Terlebih, sektor usaha di Palangka Raya dinilai terus mengalami perkembangan sehingga membutuhkan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan pihak swasta.
“Pemerintah perlu lebih aktif dalam membuka dan menciptakan peluang kerja melalui pengembangan dunia usaha. Sektor usaha di Palangka Raya terus berkembang, sehingga perlu sinergi yang kuat antara pemerintah dan pihak swasta untuk memperluas kesempatan kerja,” katanya.
Selain membuka lapangan kerja baru, Jati juga menekankan pentingnya pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, UMKM memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
Karena itu, kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta juga perlu terus ditingkatkan, termasuk dalam mendorong munculnya peluang usaha baru yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.
Jati mengatakan, DPRD juga terus mendorong instansi terkait agar membuka dan mengembangkan peluang usaha di berbagai sektor. Beberapa di antaranya yakni pariwisata, kuliner, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), perbengkelan hingga biro perjalanan. (ifa)
