PALANGKA RAYA – Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendalami pengelolaan perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
Pendalaman tersebut dilakukan untuk mencari referensi kebijakan yang dinilai dapat diterapkan dalam menjawab kebutuhan masyarakat di Kalteng.
Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon mengatakan kunjungan kerja itu menjadi bagian dari upaya pihaknya melihat langsung kebijakan dan inovasi yang telah berjalan di daerah lain. Menurutnya, pengalaman tersebut penting untuk memperkuat pembahasan kebijakan di tingkat provinsi.
“Kunjungan ini kami lakukan untuk mempelajari berbagai kebijakan dan inovasi yang telah diterapkan agar dapat menjadi referensi dalam meningkatkan pengelolaan sektor perumahan dan lingkungan hidup di Kalteng,” katanya, Jumat (7/8).
Lohing menyebut, kondisi setiap daerah tidak sepenuhnya sama.
Karena itu, hasil kunjungan tidak serta-merta diterapkan begitu saja, melainkan perlu dipelajari dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, kebutuhan masyarakat serta kemampuan pemerintah daerah.
Ia menilai, berbagai pengalaman yang ditemukan diTanah Laut dapat menjadi bahan evaluasi bagi DPRD dalam melihat efektivitas program perumahan dan pengelolaan lingkungan.
Masukan dari daerah lain juga diperlukan agar kebijakan yang disusun tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
“Hasil pembahasan dan masukan yang kami peroleh akan dikaji secara menyeluruh untuk menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ucap Lohing.
Menurut Lohing, sektor perumahan dan permukiman berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat.
Penyediaan hunian yang layak harus berjalan seiring dengan penataan kawasan serta pengelolaan lingkungan yang baik, sehingga persoalan permukiman tidak berkembang menjadi masalah baru.
Ia menambahkan, hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan Komisi IV dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menyusun rekomendasi terhadap program pemerintah daerah.
”Kita DPRD Kalteng berharap praktik yang dinilai berhasil dapat diadaptasi dan dikembangkan sesuai kondisi Kalteng, terutama untuk mendukung penyediaan hunian layak dan lingkungan yang sehat serta berkelanjutan,” pungkasnya(sep/*)
