PALANGKA RAYA – Harapan masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk menikmati kembali pasokan listrik yang stabil setelah PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (UID Kalselteng) menargetkan pemulihan sistem pada 5 Agustus 2026, kembali pupus.
Alih-alih menikmati listrik yang normal, pada 6 Agustus 2026 masyarakat justru menerima notifikasi dari saluran resmi PLN terkait jadwal pemadaman listrik bergilir.
Informasi tersebut memicu gelombang kekecewaan karena dianggap bertolak belakang dengan target pemulihan yang sebelumnya telah disampaikan.
Sejak beberapa hari terakhir, gangguan listrik telah berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat. Pelaku usaha mengalami kerugian, layanan publik terganggu, proses belajar mengajar terdampak, hingga kebutuhan rumah tangga sehari-hari menjadi tidak menentu.
Di media sosial, keluhan warga kembali bermunculan setelah munculnya jadwal pemadaman terbaru.
Banyak warga mempertanyakan kepastian informasi dari PLN. Menurut mereka, yang dibutuhkan bukan sekadar target waktu, melainkan kepastian kapan pasokan listrik benar-benar kembali normal tanpa disertai pemadaman bergilir.
Merespons kondisi tersebut, Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan kembali meminta penjelasan dari pihak PLN.
“Terkait PLN yang masih mati listrik hingga 6 Agustus, apakah akan ada pemanggilan lagi atau tidak? Akan kami panggil lagi untuk diminta klarifikasi yang jelas,” kata Agustiar Sabran singkat, Kamis (6/8/26).
Pernyataan itu menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng menginginkan penjelasan yang lebih terbuka mengenai penyebab belum pulihnya sistem kelistrikan, sekaligus kepastian langkah yang akan dilakukan PLN agar masyarakat tidak terus dibayangi ketidakpastian.
Hingga berita ini ditulis, sebagian wilayah di Kalteng masih mengalami pemadaman bergilir sesuai pemberitahuan yang beredar melalui saluran resmi PLN.
Kondisi tersebut membuat target pemulihan pada 5 Agustus dipertanyakan oleh masyarakat karena realitas di lapangan menunjukkan pasokan listrik belum sepenuhnya stabil.
Kini publik menunggu bukan lagi sekadar janji, melainkan kepastian. Di tengah aktivitas masyarakat yang bergantung pada listrik, kejelasan informasi dan percepatan pemulihan menjadi tuntutan utama agar kepercayaan masyarakat terhadap layanan kelistrikan dapat kembali terbangun. (ifa/)
