NANGA BULIK – Dalam rangkaian memperingati Haru Ulang Tahun (HUT) ke-24 Kabupaten Lamandau tahun 2026, pemerintah daerah (pemda) setempat menggelar gerakan pangan murah. Kegiatan sosial itu juga dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan itu dilaksanakan di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau, Selasa (4/8/2026).
Program menjadi salah satu langkah pemda menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Wakil Bupati Lamandau Abdul Hamid mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengendalikan laju inflasi.
Menurut dia, kondisi ekonomi global maupun nasional masih memberikan tantangan terhadap harga sejumlah komoditas pangan. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut dapat memengaruhi daya beli masyarakat.
“Karena itu, Pemerintah Kabupaten Lamandau mengambil langkah nyata melalui gerakan pangan murah agar masyarakat memperoleh bahan pangan pokok berkualitas dengan harga terjangkau,” kata Abdul Hamid.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah memberikan subsidi tujuh komoditas pangan strategis. Beras premium kemasan 5 kilogram disediakan 650 sak dengan harga Rp 67.000 per sak, telur ayam 600 piring seharga Rp 46.000 per piring, gula pasir 500 kilogram dengan harga Rp 16.000 per kilogram, serta minyak goreng 600 liter seharga Rp 19.000 per liter.
Selain itu, tersedia bawang merah 350 kg dengan harga Rp 34.000 per kg, bawang putih 350 kg seharga Rp 35.000 per kg, dan cabai 50 kg yang dijual Rp 32.000 per setengah kilogram.
Hamid menjelaskan, subsidi yang diberikan berkisar 5 hingga 35 persen dari harga eceran tertinggi yang berlaku di Lamandau. Dia berharap program tersebut dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lamandau Aprimeno Sabdey menyebutkan, inflasi Lamandau pada pekan keempat Juli 2026 tercatat 0,84 persen.
Melalui kegiatan ini, pemerintah ingin meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap bahan pangan pokok sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. (han/ens)
