SAMPIT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) mulai menyusun langkah evaluasi terhadap sekolah dasar (SD) yang mengalami penurunan jumlah peserta didik. Pemetaan ulang akan dilakukan untuk memastikan layanan pendidikan tetap berjalan efektif sekaligus menyesuaikan dengan dinamika pilihan masyarakat terhadap sekolah.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kotim Umar Kaderi mengatakan, pemerintah daerah telah mencermati adanya sejumlah SD yang kesulitan mendapatkan murid baru. Bahkan ada yang terancam tidak memiliki peserta didik. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan pendidikan ke depan. “Kita akan evaluasi dan petakan SD-SD mana saja yang memang mengalami kekurangan murid,” ujarnya, Rabu (29/7/2026).
Menurut Umar, salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah keberadaan sekolah milik perusahaan besar swasta (PBS). Di sejumlah wilayah perkebunan, perusahaan menyediakan layanan pendidikan gratis dengan dukungan fasilitas dan tenaga pendidik yang dinilai memadai, sehingga menjadi pilihan banyak orang tua.
“Setiap PBS biasanya memiliki sekolah, baik tingkat SD, SMP, bahkan ada yang sampai SMA. Karena gratis, kemudian kualitas tenaga pendidik dan pendidikannya juga bagus, masyarakat akhirnya memilih sekolah yang ada di PBS,” katanya.
Akibat perubahan pilihan masyarakat tersebut, beberapa sekolah negeri mengalami penurunan jumlah siswa dari tahun ke tahun. Jika kondisi itu terus berlanjut, pemerintah daerah menilai perlu dilakukan penataan agar penyelenggaraan pendidikan tetap efisien tanpa mengurangi akses masyarakat terhadap layanan pendidikan.
Umar menjelaskan, sekolah yang sudah tidak lagi memiliki peserta didik akan dikaji secara menyeluruh. Salah satu alternatif yang dipertimbangkan adalah memindahkan siswa ke sekolah terdekat yang masih memiliki daya tampung.
“Kalau memang ada SD yang sudah tidak memiliki siswa, tentu akan kita evaluasi. Siswa bisa dialihkan ke sekolah terdekat, khususnya apabila memang terdapat sekolah lain yang masih mampu menampung,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan evaluasi tidak hanya berfokus pada jumlah murid. Pemerintah juga akan menilai kualitas pembelajaran, kondisi sarana dan prasarana, serta kompetensi tenaga pendidik agar kebijakan yang diambil benar-benar meningkatkan mutu pendidikan.
“Kita ingin memberikan layanan pendidikan yang terbaik dan layak bagi masyarakat. Karena itu, bukan hanya sekolahnya yang kita evaluasi, tetapi juga guru dan fasilitas pendidikannya,” tegas Umar. (pri/ens)
