PALANGKA RAYA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mengusulkan kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2027 menjadi Rp3 triliun. Usulan tersebut lebih tinggi dibandingkan proyeksi awal yang diajukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kalteng sebesar Rp2,8 triliun.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi mengatakan kenaikan target tersebut dinilai masih realistis dan dapat dicapai pemerintah daerah. Banggar DPRD mengusulkan supaya ada kenaikan dari sektor PAD. “Dari Rp2,8 triliun yang diajukan pemerintah, kita mencoba mengusulkan hingga mencapai Rp3 triliun,” ujarnya usai rapat bersama TAPD, Selasa (28/7).
Menurutnya, peningkatan target PAD menjadi penting karena akan memperbesar ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan. Dengan kapasitas pendapatan yang lebih baik, berbagai kebutuhan masyarakat maupun agenda prioritas daerah diharapkan dapat memperoleh dukungan anggaran yang lebih memadai.
Junaidi menegaskan, usulan tersebut bukan muncul tanpa dasar. Perhitungan yang dilakukan Banggar mengacu pada proyeksi pendapatan yang disampaikan pemerintah, kemudian disesuaikan dengan berbagai indikator yang dinilai masih memungkinkan untuk dicapai.
“Perhitungan kita dari proyeksi pemerintah di angka Rp2,8 triliun kemudian kita angkat sekitar seratus miliar lebih. Itu masih berada pada angka yang normal dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah kita kaji semuanya,” katanya.
Ia menambahkan, proses pembahasan tidak hanya mempertimbangkan potensi penerimaan daerah, tetapi juga melibatkan tenaga ahli serta analisis terhadap kondisi ekonomi. Berbagai indikator, mulai dari perkembangan ekonomi global, regional hingga pertumbuhan ekonomi Kalteng, menjadi dasar dalam menyusun proyeksi tersebut agar target yang diusulkan tetap rasional. Banggar optimistis pemerintah provinsi memiliki kemampuan untuk memenuhi target baru tersebut.
”Ini bukan asbun. Kita didukung tenaga ahli dan hasil kajian yang komprehensif, sehingga kami berkeyakinan pemerintah provinsi mampu mencapai PAD Rp3 triliun karena kenaikannya hanya sekitar seratus miliar lebih,” tegas Junaidi.
Junaidi berharap usulan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan lanjutan KUA-PPAS 2027. Dengan target pendapatan yang lebih optimal, penyusunan APBD diharapkan memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.(sep/*)
