PALANGKA RAYA – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diwarnai aksi Walk Out dari anggota Banggar.
Ketidakhadiran Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD bersama sejumlah pimpinan perangkat daerah dinilai mencerminkan rendahnya keseriusan Pemerintah Provinsi Kalteng dalam membahas arah kebijakan anggaran daerah.
Anggota Banggar DPRD Kalteng, Ampera A Y Mebas mengaku kecewa karena rapat yang membahas dokumen penting tersebut justru banyak dihadiri oleh perwakilan. “Banyak yang mewakili, Sekda tidak hadir hanya hadir BPKAD. Bapenda enggak ada, Bapperida enggak ada. Ini saya anggap enggak serius bahas anggaran,” tegasnya usai mengikuti rapat, Selasa (28/7).
Menurutnya, forum pembahasan KUA-PPAS bukan sekadar agenda rutin, melainkan tahapan strategis yang menentukan arah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Kehadiran pimpinan TAPD sangat dibutuhkan agar setiap kebijakan, target pendapatan, hingga prioritas belanja dapat dibahas secara menyeluruh tanpa harus menunggu keputusan dari pejabat lain.
Kekecewaan itu membuat Ampera memilih meninggalkan ruang rapat sebelum pembahasan selesai. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan tidak adanya komitmen yang kuat dari pihak eksekutif untuk membangun komunikasi yang setara dengan legislatif dalam proses penyusunan anggaran. “Ya artinya tidak serius saya anggap. Enggak tahu di dalam masih pembahasan, saya walk out aja. Banyak yang tidak serius, banyak yang mewakili aja,” ujarnya.
Ampera menegaskan penyusunan KUA-PPAS menjadi fondasi bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), sehingga pembahasannya tidak boleh dipandang sebagai agenda formalitas. “Rapat ini penting untuk menyelaraskan arah kebijakan fiskal, menetapkan plafon anggaran, menyusun RKA-SKPD, sekaligus memastikan akuntabilitas dan pengawasan publik berjalan dengan baik,” katanya.
Ampera berharap jajaran TAPD dapat menunjukkan komitmen yang lebih kuat pada pembahasan berikutnya dengan menghadirkan pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. Kehadiran unsur pimpinan dinilai penting agar proses penyusunan APBD berjalan efektif, transparan, dan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan daerah.(sep/*)
