PALANGKA RAYA – Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Riska Agustin meminta Pemprov Kalteng menyetop suntikan dana kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya selama ini perusahaan plat merah itu selalu mendapat suntikan dana, namun belum mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan asli daerah (PAD).
“Berkenaan dengan BUMD yang sudah kurang maksimal dan sering disuntik dana itu, sebaiknya dihapuskan atau dihentikan penyertaan modalnya. Jangan sampai setiap tahun terus mendapat anggaran, tetapi kontribusinya terhadap PAD tidak terlihat,” tegas Legislator Fraksi Golkar tersebut.
Permintaan itu disampaikan Riska saat Rapat Badan Anggaran bersama komisi dan organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menegaskan, BUMD yang tidak menunjukkan perkembangan sudah semestinya ditinjau ulang. Menurutnya, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, penggunaan dana daerah harus benar-benar diarahkan pada sektor yang memberikan hasil nyata.
Dalam pembahasan anggaran, kinerja PT Banama Tingang dan PT Jamkrida Kalteng menjadi perhatian karena dinilai belum sebanding dengan dukungan modal yang telah diberikan pemerintah daerah. Kondisi itu dinilai perlu menjadi bahan evaluasi agar alokasi APBD lebih efektif, terutama saat ruang fiskal semakin terbatas akibat kebijakan efisiensi.
Riska menilai pemerintah daerah harus berani menentukan arah pengelolaan BUMD. “Kalaupun BUMD yang benar-benar berjalan saat ini hanya Bank Kalteng, maka kita maksimalkan Bank Kalteng. Karena dari situ peluang meningkatkan PAD jauh lebih jelas dibandingkan terus menyuntik dana ke perusahaan yang belum menunjukkan hasil,” ujarnya.
Selain pembenahan BUMD, DPRD Kalteng juga mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih kreatif menggali sumber-sumber pendapatan baru. Optimalisasi pajak daerah hingga pemanfaatan potensi ekonomi dinilai perlu dilakukan agar kemampuan fiskal daerah tetap terjaga di tengah tantangan anggaran.
“Dengan kisaran anggaran yang ada sekarang, apalagi di tengah efisiensi, harapan kami Pemprov bisa lebih tanggap memaksimalkan PAD, baik dari sumber-sumber pendapatan maupun pajak-pajak daerah. Itu yang harus menjadi fokus agar pembangunan tetap berjalan.” tambah Riska.
DPRD Kalteng berharap hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan penyertaan modal ke depan. BUMD yang mampu memberikan manfaat bagi daerah perlu diperkuat, sedangkan yang tidak produktif harus dibenahi agar pengelolaan keuangan daerah semakin efektif dan mampu menopang pembangunan Kalteng.(sep/*)
