PALANGKA RAYA – Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta evaluasi terhadap pelaksanaan Program 1.000 Rumah Guru Berkah setelah realisasi penyalurannya pada 2025 dinilai masih jauh dari target. Keterlambatan dalam merealisasikan program rumah guru disinyalir persyaratan yang terlalu rumit.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto mengatakan penyederhanaan persyaratan menjadi langkah penting agar program prioritas pemerintah daerah itu benar-benar dirasakan manfaatnya. “Realisasi tahun 2025 belum sampai seribu unit. Karena ini masih program awal, kami berharap persyaratannya bisa disederhanakan. Jangan sampai guru yang sebenarnya membutuhkan justru kesulitan mengakses program ini,” katanya, Rabu (15/7).
Program Rumah Guru merupakan kolaborasi Pemprov Kalteng, Dinas Pendidikan, dan Bank Kalteng untuk membantu guru memiliki rumah layak huni. Melalui program tersebut, pemerintah memberikan subsidi uang muka (DP) sebesar Rp10 juta dan kemudahan pembiayaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Saat ini program tersebut kembali dilanjutkan sebagai salah satu program prioritas Gubernur Kalteng.
Sugiyarto menilai rendahnya penyerapan program bukan karena minimnya minat guru, melainkan masih adanya kendala administrasi dan persyaratan yang harus dipenuhi. Proses pengajuan melibatkan sejumlah pihak, mulai dari perbankan hingga pengembang, sehingga membutuhkan koordinasi yang lebih baik.
“Evaluasinya jangan hanya dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Bank Kalteng juga harus ikut terlibat karena mereka menjadi bagian dari pelaksanaan program. Persyaratan tetap diperlukan, tetapi kalau bisa dipermudah agar target yang sudah ditetapkan pemerintah dapat tercapai,” tegasnya.
Komisi III DPRD Kalteng mendorong pemerintah daerah bersama seluruh pihak terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Rumah Guru. “Penyederhanaan mekanisme dan penguatan koordinasi dinilai menjadi kunci agar target program tercapai sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di Kalteng,” tutup legislator dari Frakski Gerindra itu.(sep/*)
