DPRD Gunung Mas

Dewan Sentil Perangkat Daerah di Gumas

38
×

Dewan Sentil Perangkat Daerah di Gumas

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Gumas Herbert Y Asin. foto: ist

Jangan Cuma Andalkan Satu Dinas Kejar PAD

KUALA KURUN – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas tak ingin rekomendasi anggaran hanya menjadi tumpukan dokumen di atas meja saja. Lewat sejumlah catatan strategis, legislatif mendesak Pemerintah Kabupaten Gunung Mas bergerak lebih cepat membenahi berbagai persoalan yang langsung dirasakan masyarakat, mulai dari peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), jalan rusak, jembatan putus, sekolah yang memprihatinkan, hingga layanan kesehatan.

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gumas Herbert Y Asin menegaskan, meningkatkan PAD bukan semata tugas Badan Pendapatan Daerah. Menurutnya, seluruh perangkat daerah arus ikut “turun gelanggang” menggali potensi pendapatan daerah sesuai bidang masing-masing.

“Kami mendorong seluruh perangkat daerah berinovasi meningkatkan PAD. Upaya peningkatan pendapatan tidak dapat hanya dibebankan kepada Badan Pendapatan, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh perangkat daerah,” tegasnya.

Tak hanya soal pendapatan, DPRD juga memberi perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) diminta tidak mengabaikan pekerjaan yang bersifat mendesak, terutama perbaikan jembatan yang putus, tambal sulam jalan di dalam Kota Kuala Kurun, hingga ruas Jalan Kurun–Pilang Munduk yang menjadi jalur vital masyarakat.

Di sektor pendidikan, DPRD mengingatkan agar pemerintah tidak menunda penanganan ruang kelas yang mengalami kerusakan berat. Keselamatan siswa, kata Herbert, harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Sementara pada sektor kesehatan, DPRD mendukung percepatan peningkatan status puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Langkah tersebut dinilai penting agar pelayanan kesehatan menjadi lebih fleksibel, efektif, dan berkualitas.

Selain itu, DPRD minta pemerintah daerah menyiapkan skema pembiayaan khusus bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tertentu namun tidak dijamin BPJS.

Herbert juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia para guru sebagai bagian dari upaya menyukseskan program tambun bungai cerdas. Di sisi lain, Dinas Sosial diminta lebih agresif menyosialisasikan berbagai program pemerintah pusat yang telah masuk ke Gumas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. (nya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *