PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sudarsono mengingatkan bahwa besarnya SiLPA tidak selalu menjadi kabar baik bagi daerah. Justru sisa anggaran yang besar mencerminkan masih adanya dana pembangunan yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Sudarsono menilai efisiensi memang perlu dipertahankan dalam setiap penggunaan APBD. “Di satu sisi, semakin besar SiLPA bisa dianggap baik karena menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Tetapi kalau terlalu besar juga tidak baik karena berarti ada uang yang tidak dimanfaatkan untuk pembangunan.
Ia menjelaskan anggaran yang tidak terserap berarti tidak berputar dalam berbagai kegiatan pembangunan maupun pelayanan publik. Dampaknya, manfaat ekonomi yang seharusnya dirasakan masyarakat menjadi berkurang karena proyek atau kegiatan tidak berjalan sesuai rencana.
Menurut Sudarsono, SiLPA tidak hanya berasal dari efisiensi, tetapi juga dipengaruhi berbagai kendala pelaksanaan di lapangan. Jika anggaran tidak digunakan, efek dominonya kepada masyarakat juga tidak ada karena dana tersebut tidak berputar dalam kegiatan pembangunan. “Jadi memang ada SiLPA karena efisiensi, tetapi ada juga yang terjadi akibat penyesuaian aturan dari pemerintah pusat,” katanya, Senin (13/7).
DPRD Kalteng memandang keseimbangan antara efisiensi dan optimalisasi serapan anggaran harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah. Perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat waktu, serta kepastian regulasi akan menentukan keberhasilan pemanfaatan APBD.
DPRD Kalteng mendorong pemerintah daerah terus memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga efisiensi tanpa mengurangi manfaat pembangunan sehingga setiap alokasi APBD benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalteng.(sep/*)
