Dorong Petani dan UMKM Jadi Tulang Punggung Ketahanan Pangan
KUALA KURUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) tidak ingin masyarakat hanya menjadi penonton dalam program makan bergizi gratis (MBG). Melalui kunjungan kerja ke Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah, DPRD Gumas mendorong agar masyarakat lokal menjadi pelaku utama dalam rantai pasok program nasional tersebut.
Kunjungan kerja (Kunker) yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Gumas Nomi Aprilia, bersama anggota dewan lainnya, Herbet Y Asin, Endra, Lelie, Selsius dan Evandi itu berlangsung di Ruang Rapat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan Willem AS Nomor 9, Palangka Raya, baru-baru ini. Rombongan diterima Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalteng Agus Candra.
Berbagai strategi dibahas, mulai penyediaan bahan pangan, pola distribusi, hingga pemberdayaan petani, peternak, pelaku UMKM, dan kelompok pangan lokal agar mampu menjadi pemasok utama kebutuhan program MBG.
Wakil Ketua I DPRD Gumas Nomi Aprilia mengatakan, kunjungan tersebut untuk memperdalam pemahaman sekaligus menyamakan persepsi terkait implementasi program MBG di daerah.
Menurut dia, MBG bukan sekadar program penyediaan makanan bagi anak sekolah, melainkan peluang besar menggerakkan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
“Program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga membuka ruang bagi petani, peternak, pelaku UMKM, hingga kelompok pangan lokal agar terlibat langsung dalam rantai pasok,” ujar Nomi.
Ia menilai, apabila dikelola secara tepat, perputaran anggaran MBG akan memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah. Daerah tidak boleh hanya menjadi konsumen, tapi mampu menjadi produsen memasok kebutuhan program tersebut.
“Jangan sampai bahan pangan justru didatangkan dari luar daerah. Potensi yang dimiliki Gunung Mas harus menjadi kekuatan utama agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat kita sendiri,” tegasnya.
Sementara Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalteng Agus Candra menegaskan, keberhasilan program MBG sangat bergantung pada sinergi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota.
Ia mengatakan, setiap daerah harus mampu memetakan dan mengoptimalkan potensi pangan lokal sehingga kebutuhan MBG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat sendiri. (nya)
