PANGKALAN BUN – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) terus memperkuat pembinaan terhadap Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di setiap desa/kelurahan. Sejalan dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022, cakupan pembentukan Kampung KB tidak lagi terbatas pada wilayah pesisir, kumuh, tertinggal, maupun daerah dengan tingkat ekonomi rendah.
Seluruh desa dan kelurahan didorong aktif mengembangkan Kampung KB dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan penguatan institusi keluarga, sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga sekaligus mempercepat penurunan stunting.
Kepala DP3AP2KB Kabupaten Kobar, Abimayu menyebut, bahwa saat ini sekitar 30 persen atau 33 dari 94 desa/kelurahan di Kobar telah mencapai Kampung KB dengan klasifikasi mandiri dan berkelanjutan. Pihaknya pun berkomitmen untuk mempertahankan kualitas Kampung KB yang mencapai status teratas tersebut.
“Kami tidak ingin desa yang sudah berada di klasifikasi mandiri dan berkelanjutan justru mengalami penurunan kualitas. Untuk mempertahankannya, pembinaan terus kami berikan melalui penguatan kader, penyuluh KB, dan monitoring secara berkala,” ujarnya.
Di samping itu, pihaknya juga sekaligus memaksimalkan pendampingan bagi desa-desa lain untuk naik klasifikasi agar manfaat program Kampung KB semakin dirasakan masyarakat dalam pembangunan keluarga. Abimayu menjelaskan, Kampung Keluarga Berkualitas tidak hanya berfokus pada pengendalian penduduk dan keluarga berencana, namun pelaksanaannya mengakomodasi keterlibatan lintas sektor dengan sasaran utama penguatan ketahanan keluarga.
“Kampung KB menjadi wadah integrasi berbagai program pembangunan berbasis keluarga dengan empat sasaran utama, yakni penyediaan data dan dokumen kependudukan, perubahan perilaku, peningkatan cakupan layanan dan rujukan keluarga, serta penataan lingkungan,” jelasnya.
Lebih lanjut, salah satu indikator penting dalam keberhasilan program Kampung KB adalah penanganan stunting. Abimayu mengungkapkan, prevalensi stunting di Kabupaten Kobar mampu menunjukkan tren penurunan selama beberapa tahun terakhir.
“Prevalensi stunting di Kobar turun secara konsisten dari sekitar 21 persen ke 16 persen. Memang belum nol kasus, tetapi trennya membaik dari tahun ke tahun,” ungkapnya.
Dirinya pun mencontohkan bukti sukses Kampung KB Mekar Sari di Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai yang meraih Juara II Nasional Kategori Daerah Prioritas Sasaran Pembangunan/Wilayah Tertinggal. Di kampung KB tersebut, jumlah kasus stunting yang sebelumnya mencapai tiga anak berangsur turun menjadi satu kasus, yang mana diketahui berasal dari anak keluarga pendatang luar wilayah Kobar.
“Alhamdulillah, prestasi Kampung KB Mekar Sari ini berangkat dari semangat gotong royong dan inovasi. Sinergi dan kolaborasi adalah kuncinya. Bukan hanya pekerjaan DP3AP2KB, tetapi membutuhkan dukungan pemerintah desa, kecamatan, perangkat daerah, kader, penyuluh, serta partisipasi masyarakat,” tuturnya.
Abimayu menambahkan, pihaknya kini juga mulai mempersiapkan desa-desa potensial untuk mengikuti lomba Kampung Keluarga Berkualitas yang digelar tahunan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional. Melalui pembinaan yang diperkuat, ia berharap ke depannya klasifikasi mandiri/berkelanjutan Kampung KB di Kobar semakin bertambah, lalu kembali bersaing, dan mengharumkan nama daerah di panggung nasionafi. (fit)
