NANGA BULIK – Pemerintah Kabupaten Lamandau terus meningkatkan pekerjaan konektivitas antarwilayah kecamatan agar semakin baik serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Hal itu dilakukan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman yang mulai melaksanakan pekerjaan peningkatan ruas Jalan Simpang Sepaku–Perigi.
Proyek tersebut ditandai dengan pemasangan papan nama kegiatan di lokasi pekerjaan dan dimulainya pelaksanaan konstruksi penigkatan jalan.
Pekerjaan ini merupakan bagian dari program penyelenggaraan jalan kabupaten dengan fokus pada pelebaran dan peningkatan ruas Jalan Sepaku–Perigi di Kecamatan Bulik.
Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan memiliki nilai kontrak Rp8,608 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamandau 2026 dan dikerjakan CV Citra Abadi Jaya dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender, mulai 22 Juni hingga 19 Oktober 2026.
Pemkab Lamandau mengimbau masyarakat dan pengguna jalan agar bersabar selama pengerjaan berlangsung. Aktivitas proyek diperkirakan akan menimbulkan gangguan lalu lintas di sejumlah titik. Namun hal tersebut dilakukan demi mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang menjadi akses penting bagi masyarakat.
Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra menyampaikan, pembangunan Jalan Simpang Sepaku–Perigi dilakukan bertahap, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Namun pemerintah berkomitmen menuntaskan pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Mohon bersabar apabila selama pengerjaan terdapat sedikit gangguan lalu lintas. Insyaallah, semua ini demi konektivitas jalan yang lebih baik. Kita selesaikan jalan ini secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah, namun komitmen untuk membangun dan menuntaskan infrastruktur tetap menjadi prioritas,” ujarnya.
Rizky mengatakan, ruas Jalan Simpang Sepaku–Perigi merupakan salah satu akses vital yang menghubungkan sejumlah wilayah di Kabupaten Lamandau.
Selama ini kondisi jalan tersebut menjadi perhatian masyarakat karena kerusakan yang menghambat mobilitas warga maupun distribusi hasil perkebunan. (han)
