PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mengingatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng di tengah keterbatasan anggaran agar focus pada program-program prioritas.
Anggota DPRD Kalteng, Yetro Midel Yoseph mengatakan kondisi keterbatasan anggaran memang dirasakan hampir seluruh organisasi perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Menurutnya, hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas kinerja pemerintah.
“Kami hanya bisa mendorong pemerintah, khususnya Dinas PUPR, agar lebih memprioritaskan program-program yang benar-benar menjadi kebutuhan utama. Mereka harus berani mengambil kebijakan untuk memprioritaskan pekerjaan yang memang prioritas,” ujarnya, Senin (13/7).
Ia menilai penentuan skala prioritas menjadi langkah paling realistis di tengah kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Program yang bersifat penunjang pertumbuhan ekonomi dan menyentuh kebutuhan masyarakat dinilai harus mendapat tempat utama, sedangkan kegiatan yang lebih mengedepankan aspek estetika dapat ditunda hingga kondisi anggaran kembali membaik.
Yetro mengungkapkan pagu anggaran Dinas PUPR saat ini berada di kisaran Rp1 triliun lebih, lebih rendah dibandingkan alokasi sebelumnya. “Keterbatasan anggaran tidak boleh membuat kinerja menjadi kendur. Justru mereka harus semakin memprioritaskan program-program yang benar-benar penting. Itu yang menjadi kunci,” katanya.
Pembahasan APBD Perubahan nantinya, akan menjadi momentum bagi DPRD untuk memastikan setiap usulan program benar-benar sesuai kebutuhan daerah. “Kalau nanti ada program yang kami nilai tidak menjadi prioritas, tentu akan kami coret, baik anggarannya maupun programnya. Dalam kondisi sekarang yang harus didahulukan adalah program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, memberikan dampak terhadap PAD, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan program yang hanya bersifat penampilan atau estetika.” tegas Yetro.
Yetro berharap pemerintah daerah bersama Dinas PUPR dapat menyusun kembali daftar prioritas pembangunan secara objektif sehingga anggaran yang terbatas mampu menghasilkan manfaat maksimal. Dengan demikian, setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tetap menjaga laju pembangunan di Kalteng.(sep)
