SAMPIT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama pembangunan daerah. Berbagai program strategis akan terus diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja, mengurangi angka kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Bupati Kotim Halikinnor menegaskan, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya dinilai dari prestasi pengelolaan keuangan, tapi juga sejauh mana kebijakan yang dijalankan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. ”Muara dari pelaksanaan APBD adalah kesejahteraan dan pembangunan yang berkeadilan. Itu yang harus terus kita perjuangkan bersama,” katanya, Selasa (30/6/2026) lalu.
Menurut Halikinnor, raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil dipertahankan Kotim selama 12 tahun berturut-turut merupakan bukti komitmen pemerintah mewujudkan tata kelola keuangan transparan dan akuntabel. Namun capaian tersebut harus diiringi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah terus mengarahkan berbagai program prioritas pada sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, hingga penciptaan lapangan pekerjaan.
Ia menjelaskan, setiap tahun Pemkab Kotim menempatkan sejumlah indikator pembangunan sebagai fokus utama evaluasi dan perbaikan. Indikator tersebut meliputi tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta tingkat ketimpangan pendapatan atau gini ratio.
”Permasalahan pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia dan gini ratio harus kita prioritaskan perbaikannya setiap tahun,” ujarnya.
Meski demikian, upaya tersebut diakui tidak lepas dari tantangan, terutama keterbatasan kemampuan fiskal daerah akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Kondisi itu, menurut Halikinnor, menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan sekaligus memperkuat sinergi dengan DPRD agar setiap program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran.
”Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar pembangunan daerah mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kotim,” pungkasnya. (pri)
