PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalteng kembali melakukan pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Kalteng. Pelantikan yang digelar di Istana Isen Mulang, belum lama ini merupakan yang ketiga kalinya masa kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran.
Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari menilai perombakan pejabat merupakan hak prerogatif gubernur sebagai kepala daerah. “Itu hak prerogatif Pak Gubernur. Beliau tentu memahami setelah beberapa lama memimpin, siapa saja yang dinilai paling tepat ditempatkan di setiap perangkat daerah. Kita mendukung saja, karena tujuannya tentu untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” ujarnya, Selasa (30/6).
Menurut Ansyari, rotasi jabatan merupakan hal yang lazim dalam birokrasi untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Penempatan pejabat yang tepat diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan program pembangunan serta memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah.
Ia juga menilai perubahan susunan pejabat tidak akan terlalu menghambat jalannya pemerintahan karena sebagian besar merupakan aparatur yang telah lama berkecimpung di lingkungan Pemprov Kalteng. “Kalaupun berpindah ke dinas baru memang perlu sedikit beradaptasi, tetapi kita lihat banyak yang sudah lama berada di lingkungan pemerintahan. Seharusnya mereka sudah memahami sistem kerja sehingga proses penyesuaian tidak memerlukan waktu yang terlalu lama,” katanya.
Ansyari menambahkan, langkah penyegaran birokrasi juga perlu dipandang sebagai bagian dari upaya mempertahankan bahkan meningkatkan capaian pemerintah daerah. “Kita melihat karakter Pak Gubernur memang ingin hasil yang terbaik. Penempatan pejabat ini tentu sudah melalui proses dan pertimbangan yang cukup panjang. Mudah-mudahan orang-orang yang dipilih benar-benar bisa memberikan dampak positif terhadap jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
DPRD Kalteng berharap seluruh pejabat yang dilantik segera bekerja, membangun sinergi, serta menunjukkan kinerja yang mampu menjawab harapan masyarakat sehingga penyegaran birokrasi benar-benar membawa perubahan positif bagi pembangunan daerah.(sep/*)
