PALANGKA RAYA – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya Arif M Norkim mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya untuk kembali menghadirkan program Universal Health Coverage (UHC) mulai tahun anggaran 2027.
Menurut dia, program tersebut penting untuk memperluas jangkauan perlindungan kesehatan dan memberikan kemudahan akses layanan bagi seluruh masyarakat.
Arif menilai, UHC bukan sekadar program bantuan kesehatan, tetapi juga bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat memperoleh pelayanan medis tanpa terkendala persoalan biaya.
Karena itu, ia berharap pemerintah mulai menyiapkan kajian dan strategi agar program tersebut dapat diterapkan kembali secara berkelanjutan.
“Harapan kami, Pemko Palangka Raya dapat kembali menjalankan Program UHC pada tahun anggaran 2027 sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan kesehatan,” kata pria yang hobi main sepak bola itu, Selasa (23/6/2026).
Dorongan tersebut menguat setelah Komisi III DPRD Kota Palangka Raya melakukan studi banding ke Kabupaten Barito Kuala (Batola). Dalam kunjungan itu, Arif melihat Program UHC masih berjalan melalui kerja sama pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan dan dinilai mampu memberikan perlindungan kesehatan yang lebih luas bagi masyarakat.
Menurutnya, pengalaman Barito Kuala dapat menjadi referensi bagi Palangka Raya dalam menyusun kebijakan kesehatan daerah. Namun, ia menekankan bahwa penerapan kembali UHC tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan masyarakat.
Arif mengungkapkan, Kota Palangka Raya sebelumnya pernah menjalankan Program UHC pada 2025. Akan tetapi, program tersebut tidak lagi berjalan pada 2026 sehingga masyarakat kembali mengikuti mekanisme kepesertaan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia berharap adanya komitmen bersama antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar akses layanan kesehatan yang mudah dan terjangkau dapat kembali dirasakan masyarakat.
“Program ini sangat membantu masyarakat, terutama mereka yang memiliki keterbatasan dalam pembiayaan kesehatan. Karena itu kami berharap ada langkah konkret agar UHC bisa kembali diterapkan,” pungkasnya. (ifa)
