PALANGKA RAYA – Penerapan mekanisme ekspor satu pintu untuk sejumlah komoditas strategis mulai 1 Juni 2026 mendapat dukungan dari DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Kebijakan tersebut dinilai mampu memperkuat sistem pengawasan perdagangan sekaligus meningkatkan pendapat negara dari kegiatan ekspor.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sutik menilai sistem yang terpusat akan memudahkan pemerintah memantau arus komoditas yang keluar menuju pasar internasional. Pendataan yang baik sangat penting agar seluruh aktivitas perdagangan dapat terpantau dengan jelas.
“Dengan sistem yang terpusat, pengawasan juga akan menjadi lebih efektif sehingga potensi kesalahan data maupun celah dalam pengawasan bisa diminimalkan,” ujarnya, Sabtu(6/6).
Menurutnya, validitas data menjadi salah satu aspek penting dalam tata kelola perdagangan komoditas. Selama ini, perbedaan pencatatan dan mekanisme pelaporan di berbagai sektor masih menjadi tantangan yang perlu dibenahi agar informasi perdagangan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mengatakan, penerapan ekspor satu pintu dapat menjadi solusi untuk menciptakan sistem yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya integrasi data, pemerintah akan memiliki gambaran yang lebih jelas terkait volume ekspor, tujuan perdagangan, hingga kontribusinya terhadap penerimaan negara.
“Jika seluruh transaksi tercatat dengan baik, tentu akan lebih mudah untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan. Ini menjadi langkah positif dalam memperkuat tata kelola perdagangan komoditas dan memberikan kepastian dalam proses pengawasan,” katanya.
Sutik menambahkan, data yang akurat tidak hanya bermanfaat bagi pengawasan, tetapi juga menjadi dasar dalam menghitung berbagai kewajiban yang berkaitan dengan aktivitas ekspor. Hal tersebut diyakini dapat membantu pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perdagangan komoditas yang selama ini menjadi salah satu penopang perekonomian.
Ia berharap masa transisi menuju penerapan penuh kebijakan ekspor satu pintu dapat berlangsung tanpa kendala berarti. “Harapan kami seluruh pihak dapat mendukung proses ini sehingga tujuan meningkatkan transparansi, efektivitas pengawasan, serta optimalisasi pendapatan negara benar-benar dapat tercapai dan memberikan manfaat bagi pembangunan,” pungkasnya.(sep/*)
