PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya mematangkan skema Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) untuk pengembangan Alat Penerangan Jalan (APJ) yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Program tersebut dinilai dapat menciptakan ruang publik yang lebih hidup dan aman, terutama pada malam hari.
Peningkatan kualitas penerangan jalan diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap aktivitas usaha masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang beroperasi pada malam hari. Menurutnya, kawasan yang sebelumnya minim penerangan berpotensi berkembang menjadi pusat aktivitas baru.
“Multiplier effect-nya terhadap ekonomi kerakyatan cukup besar. Dengan APJ yang lebih baik, UMKM akan lebih nyaman beraktivitas. Titik-titik yang sebelumnya remang-remang bisa menjadi terang dan berpotensi menjadi ruang aktivitas masyarakat,” ucap Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Hadi Suwandoyo di sela Konsultasi Publik Rencana KPDBU Penyediaan Infrastruktur APJ di Hotel Luwansa, Palangka Raya, Selasa (26/5/2026).
Ia menjelaskan, skema tersebut dipilih karena dinilai mampu mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa sepenuhnya membebani anggaran daerah. Dalam kerja sama tersebut, badan usaha akan menjadi mitra pemerintah, salah satunya melalui dukungan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.
Hadi menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya juga belajar dari keberhasilan Kabupaten Madiun yang telah lebih dulu menerapkan model serupa. Bahkan, konsep penataan kawasan publik yang terang dan aktif seperti di Alun-Alun Madiun menjadi salah satu referensi pengembangan kawasan di Palangka Raya.
Kebutuhan penerangan jalan di Palangka Raya sendiri semakin mendesak seiring luas wilayah kota dan pertumbuhan jumlah penduduk. Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, keberadaan penerangan jalan yang memadai dinilai menjadi salah satu kebutuhan infrastruktur prioritas.
Saat ini pemerintah daerah masih menyelesaikan sejumlah tahapan persiapan, mulai dari studi pendahuluan, capacity building bersama Kementerian Keuangan, Bappenas, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, hingga konsultasi publik sebagai bagian dari pemenuhan dokumen persyaratan proyek.
“Kami sudah menyelesaikan studi pendahuluan, kemudian belajar ke Madiun, dan melakukan capacity building di Jakarta bersama Kementerian Keuangan, Bappenas, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, dan Kemendagri,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah kota juga tengah menyiapkan regulasi khusus untuk mendukung pelaksanaan kerja sama tersebut. Hadi mengatakan pembahasan terkait rancangan perda khusus KPDBU APJ telah dikoordinasikan bersama Bagian Hukum dan nantinya akan disampaikan kepada DPRD Kota Palangka Raya guna memperoleh dukungan penuh.
“Selain konsultasi publik, dukungan dari pemerintah daerah, OPD terkait, masyarakat, hingga DPRD juga sangat penting untuk mempercepat pemenuhan syarat-syarat yang diminta Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan Bappenas,” tutur Hadi. (ter)
