Duduk di Rumput Berdialog dengan Gubernur, Sepakati 13 Tuntutan
PALANGKA RAYA – Aksi unjuk rasa yang digelar Gerakan Mahasiswa Anak Buruh Kalimantan Tengah di depan Kantor Gubernur Kalteng, Senin (11/5/2026), sempat memanas sebelum akhirnya berlangsung kondusif setelah Gubernur Agustiar Sabran turun langsung menemui massa. Demonstrasi tersebut membawa sederet tuntutan terkait kesejahteraan buruh, perlindungan pekerja hingga pendidikan vokasi yang dinilai belum maksimal di Bumi Tambun Bungai.
Puluhan mahasiswa yang sebelumnya berkumpul di kawasan TVRI Jalan Yos Sudarso bergerak menuju kantor gubernur sambil membawa spanduk dan poster tuntutan. Massa mendesak pemerintah daerah lebih serius memperhatikan nasib pekerja lokal, terutama di sektor perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pekerja informal yang selama ini dinilai rentan terhadap pelanggaran hak ketenagakerjaan.
Koordinator lapangan aksi Gerakan Mahasiswa Anak Buruh Kalteng Jales Veva Jaya Mahe menegaskan, aksi tersebut menjadi wadah menyampaikan keresahan masyarakat kecil yang selama ini belum sepenuhnya mendapat perhatian. “Kami dan para buruh ingin memastikan pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik. Tapi juga kesejahteraan masyarakat pekerja,” ucapnya.
Dalam aksinya, massa menyampaikan 13 tuntutan yang mencakup peningkatan pengawasan ketenagakerjaan di perusahaan sawit dan tambang, subsidi BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, perlindungan pekerja informal, penguatan pendidikan vokasi berbasis industri, hingga prioritas tenaga kerja lokal di perusahaan yang beroperasi di Kalteng.
Selain itu, massa juga minta pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat serta memperkuat pengawasan terhadap kebijakan yang dianggap berdampak langsung kepada kelompok ekonomi kecil. “Masih banyak persoalan buruh dan tenaga kerja lokal yang selama ini belum tertangani secara optimal,” seru koordinator aksi.
Situasi sempat memanas ketika massa meminta kepastian sikap pemerintah terhadap tuntutan yang disampaikan. Namun kondisi mulai mereda setelah Gubernur Agustiar Sabran bersama Wakil Ketua II DPRD Kalteng Muhammad Ansyari dan sejumlah kepala perangkat daerah menemui peserta aksi untuk dialog terbuka di halaman kantor gubernur.
Dalam dialog tersebut, Agustiar menyatakan pemerintah provinsi terbuka menerima kritik maupun masukan dari mahasiswa dan masyarakat. Ia menyebut aspirasi yang disampaikan massa akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat lokal.
“Yang penting sekarang kami perhatikan. Harapan saya nanti kabupaten dan kota juga menyesuaikan. Kami juga ingin masyarakat lokal menjadi tuan rumah di daerah sendiri,” ujar Agustiar di hadapan massa.
Gubernur menegaskan, dialog langsung dengan mahasiswa penting dilakukan agar pemerintah mengetahui kondisi riil di lapangan. Bukan hanya berdasarkan laporan birokrasi. Bahkan Agustiar mengundang mahasiswa untuk terus berdiskusi dengan pemerintah daerah agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
Sebagai bentuk komitmen bersama, 13 tuntutan mahasiswa dan buruh akhirnya ditandatangani untuk ditindaklanjuti. Koordinator aksi lapangan Satria Bintang menegaskan, pihaknya terus mengawal realisasi tuntutan tersebut. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya menunggu janji, tetapi ingin melihat kebijakan nyata yang benar-benar dijalankan pemerintah daerah demi perlindungan buruh dan kesejahteraan masyarakat Kalteng.
“Kami tidak menunggu dipanggil gubernur sebenarnya. Yang kami tunggu adalah realisasi dari rekomendasi kebijakan yang telah kami keluarkan,” tegas Satria. (ter/sep/ens)
Tuntutan Gerakan Mahasiswa Anak Buruh Kalteng:
- Tingkatkan pengawasan tenaga kerja di perusahaan sawit dan tambang.
- Subsidi BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
- Perlindungan pekerja informal.
- Penguatan pendidikan vokasi berbasis industri.
- Prioritas tenaga kerja lokal di perusahaan di Kalteng.
- Minta pemerintah buka ruang dialog lebih luas dengan masyarakat.
- Memperkuat pengawasan kebijakan yang berdampak pada ekonomi kecil.
