KASONGAN – Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Katingan, Firdaus, mengikuti Penilaian Kinerja Stunting Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2026 secara daring di ruang rapat Kepala Bappedalitbang Kasongan, baru-baru ini.
Dalam kegiatan tersebut, Firdaus selaku Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) memaparkan berbagai capaian dan inovasi Pemerintah Kabupaten Katingan dalam menekan angka stunting.
Firdaus mengatakan, intervensi yang dilakukan pemerintah daerah difokuskan pada kelompok rentan, yakni ibu hamil, bayi, dan balita. Hingga saat ini, pelayanan kesehatan bagi ibu hamil telah menjangkau sekitar 2.375 orang, sedangkan pelayanan bagi bayi dan balita mencapai 2.337 orang.
“Pelayanan kepada ibu hamil telah menjangkau kurang lebih 2.375 orang, serta bayi dan balita sebanyak 2.337 orang. Ini menjadi fokus utama kami dalam memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan berkualitas,” ujarnya.
Selain intervensi spesifik di bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Katingan juga melaksanakan intervensi sensitif melalui peningkatan kualitas lingkungan dan kondisi sosial masyarakat.
Pada 2025, pemerintah merealisasikan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 47 unit dengan bantuan sekitar Rp 20 juta per unit, serta membangun dua unit rumah baru senilai Rp 100 juta.
“Selain itu, penyediaan akses air bersih juga diperkuat melalui pengadaan 465 unit tandon air,” katanya.
Berbagai program tersebut dinilai berdampak positif terhadap penurunan angka stunting di Kabupaten Katingan. Berdasarkan data pemerintah daerah, prevalensi stunting turun signifikan dari 34 persen pada 2023 menjadi 19,6 persen pada 2024.
“Pemerintah daerah optimistis tren penurunan angka stunting akan terus berlanjut pada tahun 2025,” ucapnya.
Firdaus menambahkan, pemerintah daerah turut menjalankan program intervensi gizi melalui pemberian makanan bergizi gratis kepada 618 balita, 159 ibu hamil, dan 168 ibu menyusui melalui empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi.
“Dari sisi regulasi, Pemkab Katingan telah memperkuat landasan hukum melalui Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2024 tentang percepatan penurunan stunting terintegrasi,” tuturnya.
Sementara itu, realisasi anggaran penanganan stunting pada 2025 mencapai sekitar Rp 21 miliar. Kontribusi terbesar berasal dari dana desa sebesar Rp 17 miliar yang tersebar di 154 desa. Dukungan juga diberikan oleh pemerintah kecamatan, kelurahan, serta sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Selain pemerintah daerah, dukungan dari desa dan pihak swasta melalui program CSR juga sangat membantu percepatan penurunan stunting di Kabupaten Katingan,” tandasnya. (ndi/ifa)
Wabup Paparkan Inovasi Penurunan Stunting
