Soal Pasokan BBM di Kalteng yang Dipangkas Separuh
PALANGKA RAYA – Setelah anggota DPRD Kalteng Junaidi S.Ag. menyarankan masyarakat demo PT Pertamina, kini giliran masyarakat meminta kalangan DPRD Kalteng dan Kota Palangka Raya menekan Pertamina.
“Percuma masyarakat demo PT Pertamina, tidak akan dilayani. Ibarat lagu punya telingan, tapi tidak mau mendengar. Punya mata, tapi tak mau melihat, punya mulut tapi tak mau bicara,” kata Akhmad Taufik menanggapi penyataan anggota DPRD Kalteng Junaidi.
Taufik yang juga pengacara ini menilai sesuai fungsi dewan sebagai pengawas, maka ada kewenangan kalangan DPRD menekan PT Pertamina untuk bertanggungjawab atas terjadinya antrean BBM yang sampai mengular.
Dia menyarankan masyarakat tidak perlu demo Pertamina. Cukup dewan Kota Palangkaraya dan Provinsi, Walikota dan Gubernur Kalteng memaksa Pertamina agar tidak memangkas jatah BBM untuk masyarakat Kalteng.
“Itu lebih tepat. Masyarakat demo seringkali tidak di dengar. Lebih baik dewan bersama pemerintah kota memaksa Pertamina jatah BBM di Kalteng jangan dipangkas,” kata Taufik rekaman pernyataanya.
Seperti diberitakan di koran ini berdasarkan hasil pengamatan kalangan dewan di sejumlah SPBU, kelangkaan BBM di Kalteng khususnya Kota Palangka Raya karena jatah BBM di setiap SPBU dipangkas hingga separuh dari kebutuhan normal.
Anggota DPRD Kalteng Junaidi mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan DPRD Kalteng di lapangan, persoalan diduga terjadi pada distribusi BBM ke SPBU yang dinilai belum sesuai kebutuhan. Sejumlah SPBU disebut hanya menerima separuh pasokan dari kebutuhan normal sehingga berdampak pada panjangnya antrean kendaraan.
“Menurut praduga kita, stok di Pertamina mungkin cukup, tapi pengiriman ke SPBU kurang. Dari hasil temuan di lapangan, kebutuhan mereka rata-rata 16 tangki per bulan, datangnya cuma sekitar delapan tangki. Jadi antrean panjang ini kemungkinan besar akibat distribusi yang tidak maksimal,” ujarnya. (to)
