Pasokan BBM dari Pertamina ke SPBU Dipangkas Separuh
PALANGKA RAYA – Antrean panjang untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU Kota Palangka Raya dalam beberapa hari terakhir memicu keresahan masyarakat. DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta kepada pemerintah dan PT Pertamina untuk segera menyelesaikan persoalan ini.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi menilai masyarakat wajar menyampaikan protes apabila antrean BBM terus terjadi tanpa solusi nyata dari pihak terkait. Menurutnya, DPRD mendukung aspirasi masyarakat yang menuntut adanya perbaikan distribusi BBM di Kota Palangka Raya.
“Kalau memang ternyata hari ini, besok, dan lusa ada demo dari mahasiswa, persatuan ojek online ataupun elemen masyarakat lainnya, kita mendukung saja. Bahkan kita bersepakat, kalau masyarakat demo ke Pertamina,” tegasnya, Jumat(8/5).
Ia mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan DPRD Kalteng di lapangan, persoalan diduga terjadi pada distribusi BBM ke SPBU yang dinilai belum sesuai kebutuhan. Sejumlah SPBU disebut hanya menerima separuh pasokan dari kebutuhan normal sehingga berdampak pada panjangnya antrean kendaraan.
“Menurut praduga kita, stok di Pertamina mungkin cukup, tapi pengiriman ke SPBU kurang. Dari hasil temuan di lapangan, kebutuhan mereka rata-rata 16 tangki per bulan, datangnya cuma sekitar delapan tangki. Jadi antrean panjang ini kemungkinan besar akibat distribusi yang tidak maksimal,” ujarnya.
Junaidi menegaskan, masyarakat saat ini tidak membutuhkan banyak penjelasan, melainkan tindakan konkret dari Pertamina maupun pemerintah daerah. DPRD Kalteng meminta penambahan distribusi Pertalite dan Pertamax hingga dua kali lipat agar antrean segera terurai.
“Kita minta Pertamina mendrop 100 persen kenaikan berdasarkan kebutuhan masyarakat supaya antrean bisa terurai. Kalau stok kendaraan masyarakat sudah penuh, mereka juga tidak akan membeli lagi. Jadi ini murni untuk kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, apabila persoalan ini terus berlarut-larut, DPRD Kalteng akan memanggil pihak Pertamina dan pengusaha SPBU melalui rapat dengar pendapat (RDP). DPRD berharap distribusi BBM dapat segera normal sehingga aktivitas masyarakat tidak lagi terganggu akibat antrean panjang di SPBU.(sep/*)
