Gubernur Tak Hadir, Mahasiswa Kecewa dan Siap Aksi Lanjutan
PALANGKA RAYA – Puluhan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi depan gerbang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin siang (4/5/2026). Aksi tersebut menjadi sorotan karena mengangkat isu perlindungan buruh informal yang dinilai masih jauh dari kata layak, baik dari sisi upah maupun jaminan sosial.
Dalam orasinya, massa menyoroti kondisi pekerja harian lepas dan buruh serabutan yang kerap menerima upah tidak menentu. Bahkan sebagian di antaranya hanya dibayar Rp 20 ribu hingga Rp 50 ribu per hari. Sementara yang lainnya menerima bayaran mingguan tanpa kepastian yang jelas. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya regulasi terhadap sektor informal.
Mahasiswa juga menegaskan, persoalan utama tidak hanya terletak pada rendahnya upah, tapi juga minimnya perlindungan sosial. “Banyak buruh informal yang hingga kini belum terdaftar dalam program BPJS, sehingga tidak memiliki jaminan kesehatan maupun perlindungan kerja jika terjadi risiko di lapangan,” ucap Koordinator Aksi Jales Veva.
Situasi tersebut dinilai sangat berbeda dengan buruh formal yang umumnya telah memiliki kontrak kerja serta perlindungan dari perusahaan. Ketimpangan itu menjadi salah satu alasan utama mahasiswa turun ke jalan, mendesak pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret.
Massa juga mengungkapkan kekecewaan karena tidak dapat bertemu langsung dengan Gubernur Agustiar Sabran. Menurut koordinator aksi, kehadiran perwakilan dinilai tidak cukup untuk menghasilkan keputusan strategis. “Jika hanya berdiskusi tanpa kewenangan, maka substansi tuntutan tidak akan tersampaikan secara maksimal,” lanjut Jales Veva.
Sementara itu, Perwakilan Pemprov Kalteng yang menemui massa aksi, di antaranya Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Darliansjah, Kabag Kesbangpol Muhammad Rurs’an, serta Kabid Disnakertrans Kalteng Farird Wajdi.
Sedangkan dari legislatif Wakil Ketua II Muhammad Ansyari dan Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi.
Staf Ahli Gubernur Kalteng, Darliansjah mengatakan, Gubernur Agustiar Sabran tidak bisa menemui massa aksi karena sedang ada rapat koordinasi kepala daerah di Kalimantan Timur. “Beliau wajib hadir koordinasi kepala daerah dengan Presiden di Balikpapan,” ujarnya.
Darliansjah membeberkan, ada catatan kecil pada telegram Kemendagri yang menyatakan bagi kepala daerah yang tidak hadir, maka transfer akan dikurangi pemerintah pusat.
Meski begitu, Darliansjah menegaskan, gubernur tetap akan mendengarkan keresahan mahasiswa. “Ada beberapa yang menjadi catatan kita soal buruh. Memang harus kita tindak lanjuti sebaik-baiknya di lapangan,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, massa aksi menyatakan akan kembali menggelar demonstrasi lanjutan. Mereka berharap kajian dan tuntutan yang telah disusun dapat benar-benar direspons melalui pembaruan regulasi, sehingga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan buruh informal di Kalteng.
“Dari kesepakatan tadi, kami akan menggelar aksi jilid berikutnya. Kami ingin apa yang sudah kami kaji ini benar-benar bisa berdampak dan bermanfaat. Terutama bagi buruh informal,” ungkap koordinator aksi. (ter/ens)
