Pemkab Kapuas Ajak Dunia Usaha Gotong Royong Bayar Iuran BPJS
KUALA KAPUAS – Kabupaten Kapuas mencatatkan tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan terendah se-Indonesia. Berdasarkan data per Maret 2026, dari jumlah penduduk Kapuas 420.647 jiwa, hanya hanya 49,62 persen atau separuhnya yang memiliki jaminan kesehatan aktif.
Menjawab masalah ini, BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya bersama Pemkab Kapuas mengajak dunia usaha di Kabupaten Kapuas berperan aktif lewat Program Skema Sharing Iuran (SSI).
Konsepnya, perusahaan dan pemerintah daerah gotong royong membayarkan iuran kelas III (Rp42.000 per orang per bulan). Perusahaan bisa memilih iuran mulai Rp10.000 hingga Rp20.000 per jiwa per bulan, sisanya ditanggung APBD. Masyarakat tidak perlu bayar.
BPJS sudah memiliki data 60.560 warga non-aktif dan belum terdaftar yang tersebar di beberapa desa dan kecamatan di Kapuas, lengkap dengan nama perusahaan di sekitarnya. Beberapa perusahaan besar seperti PT Kalimantan Ria Sejahtera, PT Graha Inti Jaya, PT Globalindo Agung Lestari, dan PT Kapuas Sawit Sejahtera tercatat telah bekerja sama dalam program kepesertaan JKN.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, dr. Agus Waluyo, MM, yang hadir bersama dengan Tim Kerja Fasilitas Kesehatan dan Mutu Pelayanan Kesehatan, Ibu Rahmawati dan Ibu Noorhidayati Maulidah sangat mengapresiasi program Skema Sharing Iuran ini.
“Ini solusi konkret untuk melindungi warga Kapuas yang belum memiliki jaminan kesehatan. Kami berkomitmen mendukung penuh dari sisi fasilitas kesehatan agar masyarakat yang sudah terdaftar mendapatkan pelayanan yang optimal.”
BPJS juga memberi contoh nyata bahwa program ini berhasil. Tahir Foundation pernah mendonasikan Rp2 miliar untuk peserta menunggak. Di Makassar, 7 perusahaan rutin membayarkan iuran warga prasejahtera. Bahkan YPMAK PT Freeport Indonesia mendaftarkan 10.000 jiwa sekaligus.
Kepala Cabang BPJS Palangka Raya, dr. K. Hindro Kusumo, menegaskan pihaknya tidak ingin warga Kapuas hanya terdaftar, tapi harus aktif. “Mari bergotong royong membantu warga Kapuas yang belum terdaftar memiliki jaminan Kesehatan,” pungkasnya. (alx/hms)
