PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mengingatkan kepada pemerintah agar berhati-hati mengambil kebijakan yang strategis. Hal ini menyusul berbagai isu yang berkembang terutama kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Kebijakan kenaikan BBM dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Yang paling terdampak akibat kenaikan BBM di sektor proyek pembangunan. Meskipun kenaikan itu menjadi suatu keharusan akibat pengaruh ekonomo global, tapi efeknya sejumlah barang-barang yang menggunakan angkutan berbahan solar langsung ikut naik.
Seperti diketahui pemerintah secara resmi menaikan harga BBM nonsubsidi. Kenaikanya cukup signifikan terutama BBM jenis dexlite dari Rp 14.600 naik menjadi Rp 24.300 per liter. Akibat kenaikan itu sejumlah barang-barang ikut naik juga. Misalnya barang-barang bangunan seperti semen dari Rp 52.000/zak naik menjadi Rp 58.000/zak.
Tanah uruk yang biasanya hanya Rp 350.000/rit, kini naik menjadi Rp 500.000. Kenaikan ini dipicu naiknya BBM jenis dexlite. Harga tanah uruk di lokasi pun mengalami kenaikan Rp 40.000.”Awalnya tanah uruk itu Cuma Rp 100.000/rit. Sekarang menjadi Rp 140.000/rit,” kata Prayitno pengawas kerja sebuah bangunan gudang di Jalam Mahir Mahar Palangka Raya.
Prayitno memutuskan lebih baik mengandangkan dua buah truknya dan satu alat beratnya. Karena hitunganya tidak sesuai dengan rencana anggaran belanja awal. Dia hanya menghabiskan stok bahan bangunan yang masih tersisa, selanjutkan baru akan melapor kepada pemilik proyek di Surabaya. “Dua buah truk dan satu alat berat, terpaksa saya stop beroperasi. Karena harga-harga di luar RAB yang sudah ditentukan,” katanya Minggu (26/4) lalu.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, menyebut bahwa kondisi yang terjadi saat ini merupakan bagian dari dinamika global yang ikut memengaruhi daerah. “Masalah ini kan akibat dari permasalahan global, politik global kemudian berpengaruh ke negara kita,” ujarnya, Minggu (26/4).
Menurutnya, dalam menghadapi situasi tersebut, pemerintah harus memiliki kesiapan dan langkah antisipatif yang jelas. Ia menilai berbagai kebijakan, termasuk yang berdampak pada kebutuhan masyarakat, perlu dirancang dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan agar tidak menimbulkan beban tambahan. “Kita berharap negara yang kuat harus siap menghadapi segala situasi. Jangan sampai dampaknya terlalu jauh ke masyarakat,” tegas Purdiono.
Purdiono mengimbau agar pemerintah terus memperkuat koordinasi serta mengedepankan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Dengan langkah yang tepat, diharapkan berbagai tantangan global dapat dihadapi tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat daerah.(sep/*)
