Penegasan saat Pertemuan Bupati Bartim Bersama Komisi II DPR RI dan Wamen ATR/BPN
TAMIANG LAYANG — Bupati Barito Timur M Yamin menghadiri pertemuan bersama Komisi II DPR RI serta Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan di Palangka Raya, Kamis (23/4/2026). Kehadiran Bupati Yamin didampingi forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penataan dan pengelolaan sumber daya agraria yang berkeadilan.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPR RI menegaskan pentingnya optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). GTRA diharapkan mampu melakukan inventarisasi kawasan hutan yang menjadi objek reforma agraria, sekaligus menangani persoalan tumpang tindih kepemilikan lahan yang selama ini kerap terjadi di daerah.
Selain itu, perlindungan terhadap masyarakat hukum adat juga menjadi perhatian utama. Melalui GTRA, masyarakat adat didorong untuk memperoleh kepastian hukum atas hak ulayat melalui skema konsesi yang diakui negara.
Sementara itu, Wakil Menteri ATR/BPN dalam arahannya menyampaikan kebijakan strategis pemerintah pusat terkait pengelolaan sumber daya agraria. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meminimalkan konflik agraria di berbagai wilayah.
Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah turut memaparkan sejumlah permasalahan agraria di wilayahnya, termasuk tantangan dalam penyelesaian konflik lahan dan sinkronisasi tata ruang.
Menindaklanjuti hasil reses tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Timur akan segera melakukan langkah konkret, di antaranya percepatan revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta Rencana Detail Tata Lingkungan (RDTL). Selain itu, rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) juga akan dijadwalkan dalam waktu dekat guna memastikan implementasi kebijakan berjalan optimal di daerah.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola agraria yang adil, berkelanjutan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat. (diskominfo)
