Setelah Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi
SAMPIT – Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tak hanya oleh masyarakat umum. Tapi lembaga pemerintahan juga mulai kena dampaknya. Seperti halnya yang dirasakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) saat ini.
Kondisi ini memaksa BPBD Kotim melakukan penyesuaian pola operasional dengan mengedepankan skala prioritas.
Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam mengatakan, sebagian besar armada dan peralatan operasional instansinya menggunakan BBM jenis Dexlite. Lonjakan harga membuat daya tahan anggaran bahan bakar menyusut signifikan.
“Perhitungan sebelumnya, anggaran BBM bisa mencukupi kebutuhan hingga 30 hari. Namun setelah kenaikan harga, kini hanya mampu bertahan sekitar 15 hari,” ujar Multazam, Rabu (22/4/2026).
Ketergantungan tinggi terhadap BBM membuat situasi ini menjadi perhatian serius. Terlebih, wilayah Kotim saat ini mulai memasuki periode rawan kemarau panjang yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menyikapi kondisi tersebut, BPBD melakukan langkah efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. Kegiatan operasional difokuskan pada penanganan yang dinilai paling mendesak. “Efisiensi kami lakukan secara terukur, dengan tetap memastikan prioritas penanganan terpenuhi,” kata Multazam.
Terkait dukungan anggaran, ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah menyiapkan dana belanja tidak terduga (BTT). Namun penggunaannya baru dapat dilakukan apabila status kebencanaan meningkat menjadi tanggap darurat.
“Saat ini status masih siaga, sehingga BTT belum bisa digunakan. Jika nanti meningkat menjadi tanggap darurat, barulah dana tersebut dapat dimanfaatkan,” jelasnya.
Sementara itu, Pemkab Kotim juga tengah menyiapkan langkah penyesuaian anggaran melalui percepatan perubahan APBD. Upaya ini dilakukan guna mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM yang turut memengaruhi berbagai sektor. (pri)
