Pemda Kotim Mulai Membatasi Perjalanan Dinas
SAMPIT – Isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang ramai diperbincangkan masyarakat Sampit akhirnya dibantah pihak Depot Pertamina Patra Niaga. Antrean panjang di sejumlah SPBU disebut bukan karena stok menipis, melainkan lonjakan pembelian dari sektor industri.
Pengawas Operasional Depot Pertamina Patra Niaga Sampit Afif menegaskan, distribusi BBM di wilayah tersebut dalam kondisi aman. Bahkan cenderung melebihi kuota normal. “Isu kelangkaan itu tidak benar. Justru penyaluran BBM saat ini lebih tinggi dari biasanya. Yang terjadi adalah konsumen industri ikut membeli di SPBU,” ujar Afif, Selasa (21/4/2026).
Menurut dia, fenomena ini dipicu selisih harga yang cukup tajam antara BBM industri dan BBM jenis dexlite yang dijual di SPBU. Saat ini, harga BBM industri bisa mencapai Rp30 ribu hingga Rp34 ribu per liter. Sementara dexlite sebelumnya berada di kisaran Rp14.500 per liter.
Perbedaan harga tersebut membuat sebagian pelaku industri beralih membeli BBM di SPBU, yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat umum. “Ini yang menyebabkan antrean jadi panjang. Padahal secara aturan, BBM di SPBU bukan untuk industri,” tegasnya.
Afif menjelaskan, kebutuhan BBM untuk sektor industri di wilayah kerja Depot Sampit mencapai sekitar 500 hingga 600 kiloliter per hari. Sementara distribusi ke SPBU di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Katingan hanya berkisar 140 hingga 180 kiloliter per hari.
Dengan kondisi tersebut, lonjakan permintaan dari sektor industri secara langsung berdampak pada ketersediaan BBM di SPBU yang diperuntukkan bagi masyarakat. “Jadi ini bukan soal stok berkurang, tapi permintaan yang melonjak, terutama dari industri,” jelasnya.
Meski demikian, saat disinggung mengenai dugaan praktik pelangsiran BBM di SPBU, pihak depot memilih belum memberikan tanggapan.
Fenomena ini pun menjadi perhatian. Mengingat distribusi BBM yang tidak tepat sasaran berpotensi merugikan masyarakat yang menjadi prioritas utama dalam penyaluran energi bersubsidi maupun nonsubsidi.
Sementara itu, kenaikan harga BBM mulai menekan keuangan daerah di Kotim. Untuk menjaga stabilitas anggaran, pemerintah daerah mengambil langkah cepat dengan membatasi perjalanan dinas di seluruh perangkat daerah (PD).
Kebijakan penghematan ini disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kotim Umar Kaderi. Ia menyebut, pembatasan tersebut akan segera diperkuat melalui surat edaran resmi agar pelaksanaannya lebih terarah dan konsisten di semua instansi.
“Perjalanan dinas sudah kami sampaikan untuk dibatasi. Dalam kondisi sekarang dan adanya efisiensi anggaran, otomatis itu harus dilakukan,” ujar Umar, Selasa (21/4/2026).
Tak hanya memangkas frekuensi, pemerintah juga mengurangi jumlah aparatur yang diberangkatkan dalam satu kegiatan. Jika sebelumnya satu agenda bisa dihadiri beberapa orang, kini hanya perwakilan yang benar-benar diperlukan yang akan ditugaskan. “Kalau dulu bisa tiga orang, sekarang cukup satu orang jika memang itu sudah mewakili,” jelasnya.
Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya beban operasional pemerintah akibat lonjakan harga BBM yang berdampak langsung pada berbagai pos belanja, termasuk perjalanan dinas.
Lebih dari sekadar penghematan, kebijakan ini juga diharapkan mendorong PD untuk lebih selektif dalam menentukan agenda kerja di luar daerah. Pemerintah ingin memastikan anggaran yang tersedia dapat difokuskan pada program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Penyesuaian ini tidak bisa dihindari. Dampaknya langsung terasa pada anggaran daerah, jadi harus disikapi dengan langkah efisiensi,” tegas Umar.
Dengan kebijakan ini, Pemkab Kotim berharap dapat menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik di tengah tekanan ekonomi yang terus berkembang. (pri/ens)
