PALANGKA RAYA – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat mulai dirasakan dampaknya bagi masyarakat di daerah pedesaan di Kalteng. Pemotongan dana desa yang dinilai terlalu besar membuat sejumlah program pembangunan terancam mandek, bahkan tidak sedikit yang terhenti di tengah jalan.
Kondisi ini muncul seiring upaya pemerintah dalam menekan pengeluaran negara. Namun di sisi lain, desa yang selama ini mengandalkan dana tersebut sebagai motor pembangunan justru merasakan dampak signifikan, baik pada infrastruktur maupun program pemberdayaan masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono,
mengungkapkan pemotongan dana desa itu membuat para kepala desa dan juga masyarakat resah. “Pastilah kepala desa teriak, karena ada yang sampai 70 persen dipotong dana desanya,” ujar, Senin(20/4).
Menurutnya, pemangkasan anggaran yang terlalu besar membuat desa kehilangan kemampuan untuk menjalankan program prioritas. Dari sebelumnya menerima sekitar Rp1 miliar, kini beberapa desa hanya mendapatkan Rp250 hingga Rp300 juta. Penurunan ini dinilai sangat drastis dan tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan di lapangan. “Yang awalnya sekitar 1 miliar turun jadi 300 juta atau 250 juta, itu yang dikeluhkan,” tambah Purdiono.
Ia juga menyoroti pemotongan dana bagi hasil (DBH), dana desa, hingga royalti yang dinilai semakin mempersempit ruang gerak daerah dalam mengelola pembangunan.
Purdiono berharap pemerintah pusat dapat mengevaluasi kebijakan tersebut agar tidak merugikan daerah. Ia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, sehingga pembangunan desa tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat.(sep)
