NANGA BULIK – Menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Polres Lamandau menggelar apel gelar pasukan dan sarana prasarana (sarpras) di halaman GPU Lantang Torang, Nanga Bulik, Jumat pagi (17/4/2026).
Apel yang menjadi penanda kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi ancaman karhutla, terutama di tengah potensi musim kering panjang akibat fenomena el nino godzilla.
Kapolres Lamandau AKBP Joko Handono menegaskan, kesiapan tidak hanya difokuskan pada personel, tetapi juga kelengkapan sarana dan prasarana di lapangan. “Kita siapkan seluruh kekuatan, baik personel maupun peralatan. Ini penting karena el nino godzilla diperkirakan lebih panjang dari tahun sebelumnya,” ujarnya.
Menurut kapolres, upaya pencegahan menjadi fokus utama dengan melibatkan seluruh unsur, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah hingga stakeholder terkait.
Langkah tersebut dilakukan untuk menyamakan persepsi dan komitmen menjaga wilayah Lamandau bebas dari karhutla.
Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga terus digencarkan, khususnya terkait larangan membuka lahan dengan cara membakar, membuang puntung rokok sembarangan, hingga membakar sampah di area rawan.
Joko juga menegaskan, pihaknya akan bertindak tegas terhadap pelaku pembakaran, baik perorangan maupun korporasi. “Akan ada tindakan tegas dan terukur jika terbukti melakukan pembakaran yang menyebabkan dampak luas,” tegasnya.
Dalam apel tersebut, juga dilakukan pengecekan sarana prasarana milik TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Hasilnya, seluruh sarana dinyatakan siap digunakan, termasuk kendaraan, peralatan pemadam, hingga kesiapan sumber daya manusia.
Joko membeberkan untuk pantauan titik api, pihaknya juga diperkuat dengan teknologi, termasuk sistem satelit yang mampu mendeteksi hotspot dengan kategori tingkat panas tertentu.
Sementara itu, Wakil Bupati Lamandau Abdul Hamid menyoroti peran perusahaan dalam pencegahan karhutla. Ia menegaskan, perusahaan wajib memiliki kesiapan sarana pendukung.
“Kita sudah mengimbau perusahaan untuk menyiapkan embung, menara pantau, hingga peralatan pemantauan seperti thermal kamera,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab di dalam area konsesi, tapi juga di wilayah sekitar yang berpotensi terdampak. “Kalau belum lengkap, kita dorong untuk segera melengkapi. Ini menjadi syarat penting dalam pencegahan karhutla,” tegasnya. (han/ens)
