”Ini bukan sekadar konflik antar pengurus, tetapi menyangkut kredibilitas organisasi perempuan yang seharusnya menjadi simbol perjuangan kesetaraan dan keadilan,” tegas Tantri.
Saat ini, dukungan untuk menggelar KLB terus menguat dari mayoritas anggota. Mereka memandang KLB sebagai satu-satunya cara sah untuk melakukan pembenahan total.
Para anggota juga mendesak KPPPA untuk lebih tegas dan aktif memastikan konflik diselesaikan secara adil. Jika terus berlarut-larut, KOWANI terancam kehilangan taji sebagai motor penggerak pemberdayaan perempuan di Indonesia.
Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Sumber : jwapos.com












