Saat Puluhan Warga Soroti Korupsi Pabrik Tepung Ikan di Kobar
PALANGKA RAYA – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Reformasi Kejaksaan menggelar unjuk rasa depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah, Rabu (15/4/2026). Aksi tersebut menyoroti penanganan perkara dugaan korupsi pabrik tepung ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 yang kini bergulir di pengadilan.
Dalam aksinya, massa mendesak majelis hakim memberikan putusan bebas kepada para terdakwa dari unsur swasta yang dinilai diproses secara tidak adil. Mereka menilai dakwaan jaksa dalam perkara Nomor 61 hingga 64/Pid.Sus-TPK/2025/PN PIk tidak didukung fakta hukum yang kuat, sehingga berpotensi merugikan pihak yang tidak bersalah.
“Kami meminta majelis hakim memutus perkara ini secara objektif dan membebaskan terdakwa swasta yang tidak terbukti bersalah,” ucap salah satu orator di depan Kantor Kejaksaan Kalteng.
Selain menyoroti perkara dugaan korupsi tersebut, massa juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap jajaran jaksa penuntut umum dan kepala kejaksaan negeri (kajari) di kabupaten kota se-Kalteng. Mereka menilai masih ada pola penanganan perkara yang dinilai sewenang-wenang dan tidak mengedepankan prinsip keadilan.
Sorotan khusus diarahkan kepada jajaran Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, mulai dari jaksa penuntut umum, kepala seksi pidana khusus, hingga kepala kejaksaan negeri. Massa meminta pembenahan internal agar setiap perkara ditangani secara profesional, transparan, dan berbasis alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Massa menilai reformasi internal di tubuh kejaksaan penting dilakukan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Menurut mereka, evaluasi terhadap aparat yang menangani perkara sensitif harus menjadi bagian dari komitmen membangun sistem hukum yang bersih dan akuntabel.
“Aksi ini bukan untuk melemahkan lembaga, tetapi untuk mengingatkan agar penegakan hukum benar-benar berpihak pada keadilan,” tegas salah satu peserta aksi.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Melalui penyampaian aspirasi ini, massa berharap institusi kejaksaan dapat memperkuat kepercayaan publik dengan menjunjung penegakan hukum yang adil, objektif, dan bebas dari dugaan rekayasa perkara. (ter/ens)
