PALANGKA RAYA – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Muhajirin, menanggapi kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan. Menurutnya, langkah tersebut, merupakan langkah yang harus diambil menyusui kondisi pendapatan negara dan daerah yang saat ini sedang mengalami penurunan.
“Terkait dengan efisiensi itu kembali kepada pendapatan negara dan daerah, oleh karena itu kita memaklumi hal tersebut. Ini adalah langkah yang wajar dan harus dilakukan demi menjaga stabilitas keuangan negara,” ucapnya, Selasa (14/4/2026).
Muhajirin menyampaikan, bahwa adanya dampak dari kebijakan efisiensi tersebut. Namun, hal itu dapat dikelola dengan baik melalui penajaman skala prioritas. Pemerintah harus cermat, dalam memilah mana program yang harus diutamakan, dan mana yang bisa dikurangi.
“Dampak dari efisiensi itu pasti ada, tinggal kita memilih skala prioritas mana yang diutamakan dan mana yang harus dikurangi. Sehingga di satu sisi pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, dan di sisi lain pembangunan juga tetap berjalan,” jelasnya.
Dalam hal ini, Muhajirin menekankan, agar alokasi anggaran tetap difokuskan, pada program-program yang secara langsung menggerakkan roda ekonomi rakyat. Sektor-sektor strategis seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pertanian, serta infrastruktur jalan usaha tani harus tetap menjadi perhatian utama karena memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Khususnya pembangunan yang menggerakkan ekonomi rakyat, baik itu UMKM, bidang pertanian, dan jalan usaha tani, itu termasuk yang harus dijaga agar tetap menggerakkan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Ia menyampaikan, bahwa efisiensi harus dilakukan dengan menyesuaikan potensi dan kondisi riil di masing-masing daerah. Ia optimis dengan pengelolaan yang tepat, kondisi keuangan akan kembali membaik seperti sedia kala.
“Sehingga efisiensi itu harus sesuai dengan potensi daerah masing-masing, insya Allah akan kembali kepada kondisi awal, saat ini kita semua sedang diuji,” pungkasnya. (rdi)
