PALANGKA RAYA – Masyarakat jangan terlalu berharap untuk menjadi ASN. Formasi penerimaan calon pegawa negeri sipil (CPNS) di Kalteng tahun 2026 terancam tidak dibuka. Keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu penghambat utama dalam penambahan pegawai baru.
Pemangkasan dana transfer daerah dan dana bagi hasil (DBH) oleh pemerintah pusat menjadi penyebab utama keterbatasan anggaran belanja daerah. Di Kalteng sendiri dari APBD Rp 10 triliunan, kini tinggal Rp 5 triliunan.
Situasi ini tidak terlepas dari tekanan belanja pegawai yang semakin besar, ditambah kebijakan pemerintah pusat yang membatasi porsi anggaran untuk pegawai. Di sisi lain, daerah juga harus tetap menanggung beban gaji pegawai yang sudah ada, sehingga ruang fiskal semakin sempit.
“Ada potensi ke arah sana (penerimaan CPNS terancam tak dibuka) jika APBD memang tidak mampu menanggung tambahan pegawai,” ujar Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, Jumat (10/4).
Menurut Purdiono, kondisi keuangan daerah menjadi faktor penentu dalam membuka formasi baru. Jika kemampuan anggaran tidak mencukupi, maka pemerintah daerah tentu harus mempertimbangkan ulang penambahan aparatur sipil negara.
Ia menjelaskan, hingga saat ini belum ada keputusan pasti terkait pembukaan formasi CPNS. Hal tersebut masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat serta hasil kajian lebih lanjut dari pemerintah daerah.
“Di satu sisi pemerintah pusat membuka peluang, tetapi di sisi lain juga seperti menutup keran. Ini yang menjadi persoalan dan menimbulkan tanda tanya,” tambah Purdiono.
DPRD Kalteng pun mengimbau agar pemerintah daerah berhati-hati dalam mengambil kebijakan kepegawaian. Diharapkan, setiap keputusan yang diambil tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran agar tidak berdampak pada stabilitas keuangan daerah dan pelayanan publik.(sep/*)
