PALANGKA RAYA – Penghentian sementara 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Palangka Raya berdampak luas terhadap dunia pendidikan. Lebih dari 50 sekolah dilaporkan tidak lagi menerima layanan pemenuhan gizi sejak kebijakan tersebut diberlakukan per 1 April 2026 oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Koordinator Wilayah BGN Kota Palangka Raya, Analistra Susedia Putri, menjelaskan bahwa dari total 14 SPPG yang dihentikan operasionalnya, mayoritas atau sekitar 10 unit saat ini tengah menjalani perbaikan pada sistem IPAL. Sementara itu, empat unit lainnya dihentikan untuk pembenahan infrastruktur serta evaluasi menyeluruh terhadap operasional.
“Untuk sementara dihentikan dulu sampai SPPG yang melayani penerima manfaat tersebut kembali beroperasional,” ujar Analistra saat dikonfirmasi, Minggu (12/4/26).
Dia mengungkapkan bahwa dampak penghentian ini cukup signifikan. Tidak hanya menyangkut operasional internal SPPG, tetapi juga berimbas langsung pada puluhan sekolah yang selama ini bergantung pada layanan tersebut.
“Sekarang ada 14 yang perbaikan sementara, kemungkinan lebih dari 50 sekolah terdampak,” katanya.
Lebih lanjut, Analistra menegaskan bahwa selama masa penghentian ini, belum ada skema pengalihan layanan ke SPPG lain. Dengan demikian, sekolah-sekolah penerima manfaat harus sementara waktu tidak mendapatkan distribusi layanan pemenuhan gizi.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait keberlanjutan program pemenuhan gizi bagi siswa. Pasalnya, program ini selama ini menjadi salah satu upaya strategis dalam mendukung kesehatan dan konsentrasi belajar peserta didik.
Meski demikian, pihak BGN memastikan bahwa penghentian ini bersifat sementara dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan ke depan. Standar yang diterapkan, termasuk SLHS dan IPAL, dinilai krusial untuk menjamin keamanan pangan serta menjaga dampak lingkungan dari operasional SPPG.
Terkait transparansi data, Analistra menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat membuka daftar nama SPPG yang dihentikan kepada publik. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan kelancaran proses perbaikan yang sedang berlangsung.
“Mohon maaf, untuk nama-nama SPPG tidak bisa kami publikasikan demi keamanan. Kami mohon doa agar proses perbaikan ini bisa segera selesai,” ujarnya.
BGN berharap seluruh proses pembenahan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga layanan pemenuhan gizi dapat kembali berjalan normal. Dengan demikian, para siswa di Palangka Raya bisa kembali menerima manfaat program secara optimal tanpa mengorbankan standar kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan. (ifa/)
