PALANGKA RAYA – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Pipit Setyorini menyoroti, pentingnya penguatan tata kelola dan optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai kunci utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, di Pemprov Kalteng juga kemungkinan di pemerintah daerah kabupaten bahkan di tingkat desa memiliki BUMD maupun Bumdes. Hanya saja pengelolaan kurang maksimal sehingga tujuan awal BUMD untuk meningkatkan pendapatan asli daerah belum terealisasi.
Ia menconothkan BUMD seperti PT Jamkrida dan PD Banama Tingang Makmur dinilai masih perlu ditingkatkan kinerjanya agar bisa beroperasi lebih optimal dan memberikan keuntungan bagi daerah.
Pipit menilai kinerja sejumlah BUMD di Kalteng saat ini masih menjadi sorotan. Hingga saat ini, baru PT Bank Kalteng yang dinilai konsisten memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. “Jika eksekutif dan legislatif bisa bersinergi dengan baik, kami yakin BUMD di Kalteng bisa tumbuh menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang sesungguhnya,” tandasnya
Pipit menegaskan optimali BUMD ini merupakan langkah sangat strategis, demi mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Apalagi belakangan ini banyak pemangkasan anggaran transfer daerah dan pengukangan dana bagi hasil.
“Maka penguatan dan tata kelola BUMD sangat penting untuk meningkatkan PAD, dan kami meyakini hal itu bisa dilakukan oleh Gubernur Kalteng, dan para bupati,” ucapnya, Jumat (10/4/2026).
Pipit menjelaskan, BUMD memiliki peran vital sebagai pilar ekonomi daerah. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada profitabilitas agar mampu memberikan kontribusi maksimal bagi kas daerah.
Ia menilai, latar belakang Gubernur Agustiar Sabran yang merupakan seorang pebisnis, menjadi nilai tambah tersendiri. Pengalaman tersebut diyakini mampu membawa perubahan positif dalam manajemen BUMD agar lebih adaptif dan kompetitif menghadapi dinamika pasar.
“Dengan rekam jejaknya di dunia usaha, kami optimis gubernur memahami pentingnya efisiensi, inovasi, dan orientasi pasar dalam mengelola badan usaha milik daerah,” ujarnya.
Pipit juga menekankan bahwa optimalisasi BUMD telah masuk dalam prioritas program kerja lima tahun ke depan. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif.
“Kami dari DPRD akan terus mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada penguatan BUMD, terutama jika terbukti mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah,” tegasnya. (rdi)
